Pendirian Pabrik BUMN Ditentang, Milik Swasta Justru Dibiarkan

Di satu sisi, warga menentang habis-habisan pembangunan pabrik Semen Indonesia (SI) di Rembang, meski perusahaan tersebut merupakan BUMN. Warga bahkan terus menentang hingga menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara dengan aksi semen kaki.

Menurut pengamat sosial Djuni Thamrin, padahal izin baru dikeluarkan Gubernur Ganjar Pranowo dengan memperhatikan putusan kasasi Mahkamah Agung sebelumnya.

"Sementara ketika ada putusan lain terhadap pabrik semen swasta di Pati, manakala kasasi warga ditolak Mahkamah Agung tidak ada perlawanan yang sengit. Seperti mereka menolak BUMN PT SI yang berlokasi di Rembang," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/3).

Djuni mengatakan, dengan tidak adanya perlawanan yang berarti dari warga, maka pabrik semen swasta akan berdiri di Pati. Dan dipastikan warga Samin akan terpengaruh langsung.

"Musuh jelas di depan mata hanya dihadapi setengah hati dan senyap tanpa ada pemberitaan apapun. Sementara, semen Rembang yang berada di luar Pati dan tidak berada dalam kawasan Kendeng dilawan habis-habisan," bebernya.

Djuni mengaku heran dengan sikap warga. Karena perusahaan swasta dan pemodal asing yang bakal masuk ke Pati belum terbukti memiliki pengalaman yang baik dalam mengelola pabrik semen dengan konsep peduli lingkungan.

"Sangat berbeda dengan PT SI sebagai induk Semen Rembang, sudah terbukti teruji dapat mengelola produksi dan lingkungannya secara berkelanjutan. Bahkan, PT SI mendapat penghargaan sebagai perusahaan hijau dari organisasi international dan dalam negeri," jelasnya.


Pengajar di sejumlah universitas bergelar Ph.D itu pun menduga jika kuatnya penolakan terhadap PT SI, sementara pada pabrik semen swasta nyaris tidak terdengar, lantaran pengaruh pemodal asing yang menyatu dengan swasta nasional.

"Jadi (kemungkinan mereka) ingin BUMN digembosi dengan berbagai cara. Caranya, sebagian dari modal asing memberi hibah pada gerakan lingkungan. Agar melakukan pendisiplinan pada industri milik negara yang secara ideologi berpotensi memberikan dampak lingkungan," pungkas Djuni. [wah]