"Ya akibatnya lulusan SMK tidak mempunyai keahlian sehingga harus menganggur," kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas), Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Leleno, Jumat (17/3).
Menurut Bambang, di negara-negara yang industinya maju seperti Jerman, Austria, Jepang pendidikan kejuruan (vokasi) kurikulumnya 70 persen praktik, sementara teorinya cuma 30 persen. "Lulusan pendidikan vokasi di luar negeri pasti sudah ahli di bidangnya sehingga langsung kerja," kata alumnus Fisipol UGM, Yogyakarta ini.
Bambang mengatakan, kurikulum pendidikan di negara-negara yang industrinya maju umumnya
link and match dengan dunia industri.
Karena itulah, kata dia, umumnya di negara-negara yang industrinya maju tidak BLK. "Coba ke Jerman, di sana tidak BLK seperti kita di sini. BLK justru adanya di lembaga pendidikan karena harus
link and match," sambungnya.
Untuk itu, Bambang meminta pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) agar sudah saatnya mengubah kurikulum pendidikan vokasi di Indonesia. "Harus segera
link and match. Aneh lulusan SMK malah tidak mempunyai keahlian dan harus menganggur," kata dia.‎
Menurut Bambang, banyaknya lulusan SMK tidak mempunyai keahlian karena kualitas guru hampir seluruh SMK di Indonesia rendah. Karena itulah, tahun 2017 ini Kemdiknas mendidik dan melatih sebanyak 15 ribu guru SMK agar menjadi produktif dan kompeten. "Harapannya ke depan lulusan SMK kita siap kerja, lanjutnya.
Bambang menambahkan, saat ini sebanyak 303 BLK yang dikelola pemerintah, dimana sebanyak 17 unit BLK yang dikelola Kemnaker, dan sebanyak 284 unit dikelola pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Ia mengatakan, dari 284 BLK yang dikelola pemerintah daerah ini sebanyak 38 buah tidak beroperasi karena rusak. Jadi yang operasional sebanyal 246 unit. Dari 246 BLK yang beroperasi ini sebanyak 65 unit dalam kondisi bagus, 116 kondisi sedang dan 65 unit kondisinya buruk.
"Keberadaan BLK ini sangat penting untuk mendidik dan melatih penganggur. Kita inginnya BLK-BLK itu diperbaiki namun dana untuk itu tidak memadai," pungkas Bambang.
[rus]
Sekitar 80 persen peserta pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah merupakan pengangguran berijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini terjadi karena kurikulum yang dijalankan di SMK 70 persenya masih normatif dan adaptif (teoritis), sementara praktiknya baru 30 persen. 
BERITA TERKAIT: