Mensos: Jangan Ada Lagi Sadikin Dan Jamila

"Prosesnya sangat panjang. Pembangunannya dimulai 2006, sudah tiga kali berganti Menteri dan lima kali berganti Kepala Balai. Telah 10 tahun pembangunannya berjalan, alhamdulillah akhirnya Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial ini dapat diresmikan," katanya, dalam keterangan pers yang diterima redaksi.

Mensos mengatakan, kehadiran BBPPKS menunjukkan hasil dari ikhtiar serta kerja keras untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana diklat kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) wilayah regional IV Kalimantan meliputi wilayah Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kaltara.

"Saya berharap keberadaannya mampu mendidik dan melatih TKS sehingga mereka bisa menjadi tenaga terampil," kata Khofifah.

BBPPKS Regional IV Kalimantan memiliki luas wilayah 35.280 meter persegi. Memiliki sejumlah fasilitas di antaranya Gedung Utama, Gedung Pelatihan, Asrama, Ruang Perpustakaan dan Multimedia.

Balai ini menyediakan pelayanan kediklatan yakni Diklat Bidang Rehabilitasi Anak, Diklat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Diklat Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.   

Mensos mengatakan saat ini kebutuhan tenaga kerja sosial yang mumpuni sangat tinggi. Misalnya, untuk pendampingan terhadap kelompok rentan di lokasi bencana alam dan pendampingan terhadap warga negara Indonesia korban deportasi.

Khofifah juga mengungkapkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kementerian Sosial yang telah berjalan di 50 kabupaten diharapkan dapat menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

"Saya berharap dengan adanya sistem ini tidak ada lagi Sadikin dan Jamila. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin, kalau Jamila jadi miskin lagi," ujar Mensos.

Mensos mencontohkan ketika di satu wilayah terjadi bencana, maka akan menambah jumlah orang miskin. Demikian halnya ketika ada keluarga yang sakit dan tidak terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan berobat menggunakan uang pribadi, akan menambah jumlah keluarga yang tak mampu. Dikatakan Khofifah, pembaruan data sangat penting. Sementara untuk menunggu pemutakhiran data oleh pemerintah puaat memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar.

SLRT merupakan sistem yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Sistem ini menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, SLRT bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Saat ini SLRT telah tersebar di 50 kabupaten. Di setiap kabupaten terdapat fasilitator di mana satu fasilitator bertanggung jawab atas satu desa. Mereka bertugas melakukan verifikasi dan menghimpun informasi dari masyarakat. [ald]