Kegiatan Pelindo Dianggap Minim Empati Korban Bencana Sumatera

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Abdul Razak Nasution mengungkapkan, kegiatan yang diduga hura-hura tersebut terpublikasi pada media sosial (medsos) resmi Pelindo pada 8 Januari 2026.

Dia memandang, kegiatan itu mencerminkan sikap yang tidak empati terhadap musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang notabene merupakan wilayah kerja Pelindo.

“Di saat masyarakat Sumatera masih berjuang memulihkan diri dari bencana, Pelindo justru mempertontonkan kegiatan yang bernuansa hura-hura dan pesta, serta pemborosan. Ini sangat melukai perasaan para korban bencana,” ujar Razak dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. 

Menurutnya, kegiatan tersebut juga tidak sejalan dengan arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan prinsip efisiensi pada semua instansi termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kegiatan internal untuk memotivasi pegawai sebenarnya hal yang baik, namun menjadi tidak tepat ketika dilakukan di tengah situasi penanganan pascabencana, saat seluruh elemen bangsa sedang mengedepankan gotong royong dan empati,” tuturnya.

Bentuk tidak empatinya Pelindo terhadap daerah kerjanya, dicontohkan Razak dengan menyebutkan kondisi lingkungan sekitar operasionalnya pada satu wilayah, seperti akses jalan menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. 

“Ironis, gedung kantornya megah namun akses jalan menuju pelabuhan hancur lebur. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia, tetapi infrastrukturnya justru terabaikan. Ini yang melanggar Asta Cita nomor 3 Presiden Prabowo tentang infrastruktur," lanjutnya mengungkit.

Oleh karena itu, Razak mendorong pemerintah agar Pelindo direformasi secara menyeluruh, dengan mengembalikan tujuan utama merger, memperhatikan potensi serta kearifan lokal, dan menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh wilayah kerja Pelindo di Indonesia.

“Reformasi Pelindo adalah keniscayaan agar BUMN ini kembali pada khitahnya sebagai pelayan kepentingan publik, bukan sekadar simbol kemegahan korporasi,” demikian Razak menutup.