KSPSI Kerja Sama Program Satu Juta Rumah

Untuk tahap pertama mereka bertekad membangun rumah 500 ribu rumah untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah melalui dana BPJS Ketenagakerjaan serta difasilitasi BTN dan dipasarkan untuk buruh yang tergabung dalam KSPSI, dan buruh yang telah memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal selama satu tahun.

Menurut Sekjen KSPSI Rudy Prayitno, dari 4,6 juta buruh yang bernaung di bawah KSPSI, sebanyak 87 persen belum memiliki rumah.

"Saat ini jumlah buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencapai 18 juta buruh," katanya saat penandatanganan nota kesepahaman pembangunan satu juta rumah untuk buruh di Jakarta, Jumat (20/1).

Rudy menjelaskan, salah satu penyebab buruh belum memiliki rumah adalah besaran uang muka yang harus dibayarkan. Sebagian besar uang muka untuk kredit rumah sebesar 30 persen dari harga rumah.
Hal itu sangat menyulitkan para buruh yang tidak mempunyai uang untuk membayar uang muka.

"Melalui penandatanganan kerja sama ini, nantinya para buruh bisa memiliki rumah hanya dengan membayar uang muka satu persen dari harga rumah, dan cicilan Rp 800 ribu selama 20 tahun," ujarnya.

Harga rumah yang diperuntukkan untuk buruh beragam. Untuk rumah di wilayah Jabodetabek dipatok dengan harga Rp 143 juta dan di luar Jabodetabek dengan harga Rp 123 juta. Selain itu, harga khusus seperti di Riau dijual sebesar Rp 128 juta, di Sulawesi Rp 178 juta, dan Papua Rp 193 juta.

"Tipe rumahnya tipe 36 dengan luas tanah untuk Jabodetabek 60 meter persegi dan di luar Jabodetabek 150 meter persegi," kata Rudy.

Program satu juta rumah untuk buruh merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Pembangunan rumah bekerja sama dengan China Rainbow International Investment, BPJS Ketenagakerjaan, BTN, PT Roudhoh Citra Nusantara, dan lainnya.

Sementara itu, Presiden Regional China Rainbow International Ding Jinwei mengatakan bahwa kerja sama tersebut mempererat hubungan kedua negara yang sudah terjalin sejak lama.

"Kerja sama ini tentunya makin menguatkan hubungan kedua negara yang terjalin sejak lama," katanya.

Ditambahkan Kadiv Subsidi BTN Irwandi Gafar, hingga saat ini, sekitar 95 persen kredit pemilikan rumah masih dikuasai oleh BTN.

"Oleh karena itu, kami berharap kerja sama yang merupakan program nasional ini segera terwujud," imbuhnya. [wah]