Selain hal itu, kepolisian juga dapat bertindak menyelidiki manipulasi data absensi warga yang menolak Semen Rembang. Data itu bisa disebut penipuan karena tercatat identitas penolak ada yang sebagai Presiden RI, Menteri, Power Ranger, Ultraman maupun copet terminal.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, Selasa (20/12). Menurut Anggota Komisi VI DPR itu, sudah seharusnya negara dan Pemerintah Indonesia tidak boleh kalah oleh ambisi kepentingan pengusaha swasta, apalagi milik asing.
"Jadi begini, Semen Rembang itu milik negara. Investasinya sudah ada mencapai Rp 4,97 triliun. Tidak ada perusahaan, apalagi milik negara, dibangun tanpa izin lengkap, termasuk izin lingkungan. Lalu tiba-tiba dicabut itu membuat negara menjadi rugi," ujar Bowo menuturkan seperti dalam rilis tertulisnya.
Menurut dia, terbangun dan berdirinya pabrik Semen Rembang bukan dilakukan dengan cara sulap yang tiba-tiba ada. Amdal dan izin lingkungan yang telah ada sejak 2012 lalu, begitu juga pembangunan pabrik, kemudian gejolak penolakan baru muncul tahun 2014.
"Izinnya, dibangunnya pabrik semen kan bukan di era Presiden Jokowi. Telah diterbitkannya sejak masa pemerintahan sebelumnya, kok ditolaknya baru masa pemerintahan sekarang. Waktu izin terbit, juga bukan kepemimpinannya Gubernur Jawa Tengah yang sekarang, Ganjar Pranowo. Perlu juga diperiksa pihak masa pemerintahan lama," ucap Bowo.
Berdasarkan pengamatan tersebut, Bowo menganggap adanya keanehan dan bisa ditelusuri oleh kepolisian yang memfasilitasi gerakan penolakan Semen Rembang. Termasuk siapa pelaku pembuat data absen warga palsu.
"Intelijennya kepolisian bisa bergerak menyelidiki itu. Kepolisian mempunyai hak untuk melakukannya. Apalagi imbasnya merugikan negara," ucap dia.
Bowo juga menengarai adanya bentuk persaingan industri semen yang terjadi di Jawa Tengah. Bowo mengatakan, pada saat ini juga akan berdiri pabrik semen Indocement di Pati yang merupakan milik Jerman.
"Silahkan saja, boleh saja ada persaingan industri. Tidak bisa juga dilarang. Namun kan pemerintah harus memprioritaskan mana yang milik negara yang lebih dulu. UUD 1945 sudah jelas bahwa segala kekayaaan alam Indonesia digunakan sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya," tutur Bowo.
Terkait persoalan Semen Rembang ini, partainya meminta Presiden Joko Widod supaya berpikir yang terbaik untuk kemajuan negara. Salah satunya Semen Rembang mampu mendongkrak perekonomian negara yang sedang tak stabil.
Semen Rembang diketahui telah mempunyai izin lingkungan perubahan yang diterbitkan Ganjar tanggal 9 November lalu. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan sampai saat ini tidak ada perintah dari Presiden guna menghentikan Semen Rembang.
[rus]
. Partai Golkar meminta kepolisian mengusut tuntas aktor penggerak penolakan pabrik Semen Indonesia (Semen Rembang) di Rembang, Jawa Tengah. Partai Golkar menganggap penolakan itu banyak keanehan dan merugikan negara. 
