Cegah Radikalisme, Pancasila Dan Budi Pekerti Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Rabu, 16 November 2016, 08:30 WIB

Cegah Radikalisme, Pancasila Dan Budi Pekerti Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

Ilustrasi/Net

. Saat ini sudah mendesak dilakukan program bina ideologi. Hal ini didasarkan pada kondisi memudarnya pemahaman rasa kebangsaan seperti hadirnya aksi-aksi radikal, fenomena Gafatar hingga aksi kekerasan yang sudah tahap meresahkan.

BERITA TERKAIT:

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat dialog di rapat kerja bersama dengan Forkompinda DIY (Selasa, 15/11). Rapat kerja dibuka oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana dan didampingi juga unsur pimpinan DPRD DIY, Nur Arif Hartanto.

"Skemanya kita memang harus berikan pemahaman yang baik soal pentingnya program bina ideologi ini. Utamanya guna berikan solusi penyelesaian atas masalah terorisme, radikalisme, pencegahan korupsi, separatisme hingga penyalahgunaan narkoba," kata Eko Suwanto.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan DPRD DIY juga mendukung Polri dan kejaksaan serta TNI agar tanpa ragu, tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan pertanahan nasional, khususnya di wilayah DIY.

"Dukungan agar Pancasila dan budi pekerti bisa masuk dalam kurikulum pendidikan baik sebagai sumber nilai maupun mata pelajaran secara tegas disampaikan," kata Eko.

Eko juga mengingatkan TNI dan Polri kondisi wilayah di sepanjang pesisir selatan dengan garis pantai sepanjang 118 kilometer. DIY dengan garis panjang pantai, juga slogan Among Tani Dagang Layar, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Australia dengan dukungan peralatan dan personel yang memadai. [ysa]