Tjahjo mengatakan, setiap daerah itu ada Forkopimda. Selain harus bersinergi dengan DPRD, Pemprov DKI juga harus melibatkan TNI/Polri, pengadilan, kejaksaan, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah. Jelas dia, pengendalian dan stabilitas percepatan ekonomi tidak hanya Pemprov saja.
"Sedangkan untuk keputusan politik, sekecil apapun, Pemprov DKI harus membahasnya bersama DPRD. Ini bertujuan juga agar pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan baik," kata Tjahjo dalam sambutannya di Rapat Paripurna Istimewa HUT DKI ke-489, Rabu (22/6).
Pentingnya kerja sama dengan Forkopimda, Tjahjo mencontohkan, di jajaran TNI, ada pasukannya hingga ke tingkat kecamatan yakni babinsa. Begitu juga Polri, hingga ke kapolsek. Dengan menjalin hubungan dan komunikasi baik, maka deteksi dini bisa dijalankan secara optimal.
Menteri asal PDI Perjuangan ini juga menyinggung bila dalam waktu dekat, Provinsi DKI akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga tahun ini dianggap sebagai tahun politik. Namun dia mengingatkan agar Pemprov dan DPRD tidak hanya fokus pada masalah politik saja.
"Harapannya tahun politik ini bisa terkendali dengan baik, jangan sampai aktivitas Pemda dan DPRD terlalu banyak pada aktivitas politik sehingga membangun dan melayani masyarakat Jakarta jadi tidak fokus," ungkap dia di hadapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan jajaran DPRD.
[rus]
BERITA TERKAIT: