Rano Karno Genjot Pelayanan Pajak Demi Target 2016

Kegiatan Rano itu mulai dilaksanakan pada 14-19 April 2016. Kunjungan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota serta lembaga-lembaga pemangku kepentingan seperti institusi Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jabar Banten.

"Kita berharap tercapainya target pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Banten Tahun 2016, sehingga perlu melakukan upaya-upaya yang mendukung pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah 2016, diantaranya adalah pelayanan pajak,” kata Rano Karno, di Banten, Jumat (15/4).

Dia mengatakan, meningkatnya kebutuhan masyarakat harus dibarengi pelayanan yang memadai baik dari segi target maupun realisasi penerimaan pajak.

Dia kemudian memaparkan bahwa pada tahun 2015, pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB untuk wilayah Kota Serang sebesar Rp 151,2 miliar dari target Rp145,5 miliar atau capaian target sebesar 103,7 persen. Rano optimis capaian ini dapat ditingkatkan kembali jika pelayanan pajak optimal.

Keterbukaan pelayanan publik harus ditingkatkan, dibukanya gerai samsat sebanyak 31 dan sistem online akan menunjang kemudahan masyarakat dalam membayar pajak,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi langkah Rano Karno tersebut. Namun menurut dia, sistem perpajakan di Indonesia masih sangat tertutup. Wajib pajak tidak bisa mengetahui apakah betul dana dipakai untuk pembangunan atau tidak. Sistem bagi hasil pajak juga tidak transparan dan pemerintah pusat selalu membohongi daerah.

"Kita dorong sistem perpajakan kita agar transparan. Wajib pajak harus bisa mengetahui duit yang dia berikan dipakai untuk apa. Pembagian hasil pajak juga harus adil antara pemerintah pusat dan daerah,"  kata Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Jumat (15/4).

Ia mengakui, Gubernur Rano Karno sampai saat ini sangat aktif menggenjot penerimaan pajak dari berbagai sektor, termasuk penerimaan pajak kendaraan bermotor.

"Tetapi apakah pembagian bagi hasilnya nanti akan merata? Jangan harap, karena selama ini pemerintah pusat selalu membohongi daerah" kata Uchok. [ald]