Pemprov DKI kedepankan Pendekatan Persuasif Dengan Warga Kalijodo

"Aku sudah pernah masuk ke Kalijodo," aku Djarot di Komplek Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (14/2).

Saat itu Djarot mengecek situasi kawasan tersebut. Alhasil, dia memastikan sebagian besar pekerja seks komersial (PSK) di kawasan itu bukanlah warga Jakarta.

"Saya tanya pada mereka. Semuanya dari daerah di sekitar Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian besar itu," bebernya.

Tak hanya itu, Djarot juga menemukan warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Parahnya lagi, ada yang sama sekali tidak memiliki KTP dan KTP kadaluarsa.

Oleh sebab itu, ia mengatakan akan menertibkan kawasan tersebut lantaran bangunan tanpa izin yang berdiri di sana masuk kawasan jalur hijau. Namun, untuk saat ini pemerintah masih melakukan komunikasi dengan penghuni Kalijodo.

"Kami kedepankan pendekatan persuasif, ajak ngobrol, termasuk dirikan posko. Bagi mereka yang mau alih profesi, kami akan fasilitasi. Jika perlu, kami akan ikutkan ke pelatihan Dinas Tenaga Kerja," ungkap Djarot.

Sekedar diketahui, rencana penertiban dan penutupan kawasan Kalijodo sudah mulai dibicarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

Adapun dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan surat edaran perihal informasi penertiban dan penutupan Kalijodo sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH).

Sejalan dengan rencana tersebut, juga beredar informasi tentang adanya perlawanan yang akan dilakukan oleh warga di Kalijodo. [rus]