Bisnis Seks Diduga Di-backing Mafia

Jaringan oknum itu disinyalir berasal dari kalangan aparat, pejabat daerah setempat, hingga ke pihak penyalur, yang disebut juga ‘mami’ atau ‘germo’. Hal ini diung­kapkan pengamat per­kotaan Universitas Trisakti (Usakti) Yayat Supriyatna.

Me­nu­rut Yayat, setiap kota besar terma­suk di Jakarta, pasti punya per­soalan yang perlu di­tang­gulangi, ter­masuk penyakit ma­syarakat. Pemerintah Pro­vinsi (Pem­prov) DKI Jakarta mesti me­nang­gulangi perma­sa­lahan terse­but, baik melalui tindakan pre­ventif maupun humanistik (kemanusiaan).

“PSK merupa­kan penyakit mas­yarakat, karena bertentangan dengan nilai moral dan agama. Karena ada penyim­pangan nilai moral, kemiskinan, kese­wena­ngan terhadap gender tertentu, tragedi seksual di masa lampau, ketidakstabilan psiko­logis, pra­hara keluarga hingga persoalan sosial masyarakat,” jelas Yayat.

Selain sebagai penyakit masya­rakat, lanjutnya, implikasi per­buatan dan jasa PSK juga me­nim­bulkan penyakit-penyakit ke­se­hatan baik secara fisik maupun mental. Hal itu bisa dilihat dari se­makin berkembangnya virus HIV/AIDS, bahaya ter­hadap pe­nyakit kelamin dan adanya gang­guan psikologis akut yang bisa menimpa PSK maupun konsu­mennya.

Hingga hari ini, keberadaan PSK masih banyak ditemukan di kawasan ibukota dan sekitarnya. Di antaranya, di kawasan Harmo­ni, Gambir, Mangga Be­sar, Ta­nah Abang, Jatinegara, Ke­ma­yoran, dan Kelapa Gading. Se­lain itu, PSK ini juga masih ba­nyak ber­operasi di pinggir jalan, tempat-tempat sepi, taman kota, pusat pembelanjaan atau mall hingga diskotek.

Melihat keberadaannya sepan­jang sejarah manusia, masih me­nurut Yayat, dunia prostitusi se­lalu saja ada. Di samping dini­lai dapat menghasilkan untung be­sar, prostitusi tumbuh pesat ber­samaan meningkatnya tem­pat-tempat hiburan.

“Perlu sering dilakukan inspek­si PSK oleh Satpol PP di tempat mangkal un­tuk menjaga keter­tiban umum,” tegasnya.

Dia mengusulkan, pemerintah harus aktif mengakomodasi de­ngan menawarkan pekerjaan pengganti. Juga dengan terus me­ngadakan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang meng­hasilkan uang, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Solusi paling tepat, tambah Yayat lagi, sebaiknya pemerintah dan masyarakat merangkul mere­ka. Yakni dengan melakukan pem­binaan yang jelas, terutama pengembangan pribadi. Hal ini bisa dilakukan dinas sosial di se­tiap kotamadya secara intensif.

“Selain itu, perlu terobosan de­ngan ada­nya tunjangan pen­siun sebagai mo­dal usaha, agar ber­henti men­jadi PSK,” saran Ya­yat.   [RM]