Vaksinasi Dimulai Pekan Depan, Jokowi Perjelas Target Dan Strategi Pengadaannya Untuk Seluruh Daerah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Rabu, 06 Januari 2021, 12:54 WIB
Vaksinasi Dimulai Pekan Depan, Jokowi Perjelas Target Dan Strategi Pengadaannya Untuk Seluruh Daerah
Presiden Joko Widodo dalam Ratas hari ini/Repro
rmol news logo Tahap pertama proses vaksinasi Covid-19 yang dimulai pekan depan diperjelas oleh Presiden Joko Widodo, khusunya mengenai target dan strategi pengadaan untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama seluruh menteri dan atau kepala lembaga serta kepala daerah, yang digelar secara langsung dan virtual dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

"Vaksinasi ini akan dimulai minggu depan dan saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah. Itu baru tahapan pertama," ujar Jokowi yang dikutip melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk target distribusi vaksin, Jokowi memaparkan, pada bulan Januari akan dibagikan 5.800.000 vaksin ke daerah provinsi secara merata. Kemudian, bulan Februari 10.450.000 vaksin, dan bulan Maret 13.300.000 vaksin.

"Dan (setelah didistribusi) harus bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah. Dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," kata Jokowi.

Untuk strategi pengadaan vaksin yang telah disiapkan pemerintah, mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan sejumlah perusahaan vaksin luar negeri yang sudah menandatangani komitmen dengan Indonesia.

"Yang firm order dari Sinovac itu 3 juta ditambah 122.500.000. Kemudian dari Novovax itu 50 juta, dari Covax Gavi itu 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta, dari Pfizer 50 juta vaksin," beber Jokowi.

"Artinya jumlah totalnya yang telah firm order itu 329.500.000 vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh menteri kesehatan. Oleh sebab itu saya minta kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur," tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA