Sebelum Vaksinasi Massal, Komisi IX Ingatkan Pemerintah Jamin Ketersediaan SDM

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menanggapi perihal penundaan rencana vaksinasi oleh pemerintah yang dijadwalkan Desember mendatang bakal mundur pada Januari 2021.

“Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata, dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Netty lewat keterangan persnya, Jumat (20/11).

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu, dan berkhasiat.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi,” katanya.

Di sisi lain, Satgas Covid-19 memastikan tahap uji klinis vaksin Covid-19 hasil kerja sama antara PT Bio Farma dan Sinovac sampai saat ini berjalan lancar. Dalam uji klinis yang sudah masuk tahap monitoring ini, tidak ditemukan adanya subjek relawan yang menunjukkan efek samping berbahaya.

"Hingga saat ini tidak ditemukan gejala KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi) yang berbahaya pada uji klinis fase III vaksin Sinovac di Bandung terhadap 1.620 subjek. Hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal otot pada tempat suntikan. Dan tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin atau vaksinasi," kata Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis kemarin (19/11).