Penyidik Periksa Belasan Saksi Saat Usut Dana CSR BI dan OJK yang Cair ke Yayasan Satori

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 12 orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Cirebon Kota," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 4 September 2025.

Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Muhamad Mumin selaku staf administrasi tersangka Satori, Nia Nurrohmah selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Fadilah Panongan Palimanan yang juga perangkat Desa Panongan, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny yang juga Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, Mohamad Fahmi Heryanda selaku Junior Relationship Officer Consumer bank bjb cabang Sumber Cirebon, Silmi Ahda Fauziyah selaku Teller bank bjb cabang Sumber Cirebon, Abdul Mukti selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Ade Andriyani selaku Bendahara Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera yang juga staf Bapenda kabupaten Cirebon.

Kemudian, Devi Yulianti selaku tenaga ahli tersangka Satori, Fatimatuzzahroh selaku Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan Kabupaten Cirebon yang juga PNS Guru MAN 2 Kota Cirebon, dan Jadi selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan yang juga staf Desa Panongan.

"Saksi semua hadir, didalami terkait dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan Pengelola Jasa Keuangan yang cair ke yayasan tersangka saudara ST," pungkas Budi.

KPK secara resmi mengumumkan identitas dua orang tersangka dalam perkara ini pada Kamis, 7 Agustus 2025. Kedua tersangka dimaksud, yakni Heri Gunawan (HG) alias Hergun selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, dan Satori (ST) selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Nasdem.

Kasus berawal dari pembentukan panitia kerja atau panja di Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yang berwenang menyetujui rencana anggaran para mitra kerja.

Dalam rapat Panja bersama BI dan OJK, disepakati kuota bantuan sosial BI sejumlah sekitar 10 kegiatan dan OJK 18-24 kegiatan per-tahun, dengan penerima diarahkan ke yayasan milik anggota Komisi XI, serta diatur teknis proposal, pencairan, dan laporan pertanggungjawabannya.

Dalam perkaranya, Hergun menugaskan tenaga ahli, sedangkan Satori menugaskan orang kepercayaannya, untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Hergun, dan 8 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Satori.

Selain kepada BI dan OJK, Hergun dan Satori juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.

Sejak 2021-2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh Hergun dan Satori telah menerima uang dari mitra Kerja Komisi XI DPR, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial.

Hergun menerima total Rp15,86 miliar, terdiri dari bantuan dana CSR sebesar Rp15,86 miliar itu terdiri dari Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), senilai Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK), serta senilai Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

Selain itu, dari dana CSR itu, Hergun diduga melakukan dugaan TPPU dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Sedangkan Satori menerima total Rp12,52 miliar, terdiri dari Rp6,3 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, sejumlah Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan PJK, serta sejumlah Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lain.

Dari seluruh uang yang diterima, Satori juga melakukan TPPU dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, yakni untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

Satori juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya, agar tidak teridentifikasi di rekening koran.

Menurut pengakuan Satori, sebagian besar anggota Komisi XI DPR lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut.