Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran (TA) 2021-2022.
"Dilakukan penyitaan terhadap tiga bidang tanah yang berlokasi di Tuban yang diduga dibeli dari aliran dana TPK (tindak pidana korupsi), dan akan digunakan untuk lokasi penambangan pasir," kata Budi kepada wartawan, Rabu 18 Juni 2025.
Budi menjelaskan, penyitaan itu dilakukan terhadap saksi-saksi yang telah diperiksa di Kantor BPKP Provinsi Jatim pada Selasa 17 Juni 2025.
Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Akhmad Lukmanul Hakim selaku swasta, Moh Asyari selaku wiraswasta, Selvi Husianto selaku karyawan swasta, Fujika Senna Oktavia selaku ibu rumah tangga.
Selanjutnya, Aryo Dwi Wiratno selaku PNS di kantor Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Mohammad Nasih Aschal selaku anggota DPRD Provinsi Jatim, pimpinan Liek Motor Surabaya namun tak disebutkan nama saksinya, Nimas Ayu Veronica selaku karyawan Liek Motor, dan M Abu Cholifah selaku anggota DPRD Tuban.
"Saksi didalami terkait dengan transaksi jual beli aset oleh tersangka dan terkait pengajuan dana pokmas dan tahapan yang dilakukan," pungkas Budi.
Sebelumnya, sejak Senin, 14 April 2025 hingga Rabu, 16 April 2025, tim penyidik telah menggeledah enam rumah pribadi termasuk rumah anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan kantor KONI Provinsi Jatim. Dari 7 tempat itu, tim penyidik mengamankan bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
Pada Jumat 6 September 2024, tim penyidik menggeledah rumah dinas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di wilayah Jakarta Selatan. Dari sana, tim penyidik mengamankan uang tunai dan barang bukti elektronik.
Abdul Halim Iskandar sebelumnya juga telah diperiksa tim penyidik pada Kamis 22 Agustus 2024. Dia didalami terkait dengan pengetahuan hibah dana atau dana hibah dari APBD Provinsi Jatim ke Pokmas.
Pada Jumat 12 Juli 2024, KPK resmi mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dkk oleh KPK pada Desember 2022 lalu ini.
Di mana, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Jumat, 5 Juli 2024 dengan menetapkan 21 tersangka. Namun demikian, KPK belum resmi mengungkapkan identitas para tersangka dimaksud.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, mereka yang telah ditetapkan tersangka, yakni Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat periode 2019-2024, Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Mahhud selaku anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024.
Selanjutnya, Fauzan Adima selaku Wakil Ketua DPRD Sampang dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Abd Muttolib selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Moch Mahrus selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Probolinggo.
Kemudian, Achmad Yahya M selaku guru, Bagus Wahyudyono selaku Staf Sekwan DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sukar selaku kepala desa, serta 10 orang dari pihak swasta, yakni Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M Fathullah.
Sebanyak tiga bidang tanah di Tuban, Jawa Timur (Jatim) yang akan digunakan untuk penambangan pasir disita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dibeli dari hasil tindak pidana korupsi. 
BERITA TERKAIT: