Sahbirin Noor Mangkir dari Panggilan KPK

Tim penyidik memanggil Sahbirin Noor untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada hari ini, Senin, 18 November 2024, sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

"Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saudara SN hari ini tidak hadir," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin sore, 18 November 2024.

Tessa memastikan, Sahbirin Noor tidak menyampaikan pemberitahuan alasan ketidakhadirannya.

"Tidak menyampaikan alasan atas ketidakhadirannya," pungkas Tessa.

Pada Minggu, 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu.

Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 dolar AS yang merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.

KPK pun menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Yakni Sahbirin Noor, Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya, Ahmad selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi selaku swasta, dan Andi Susanto selaku swasta. 

Sahbirin kemudian mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kepada dirinya. 

Dan pada Selasa, 12 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady memutuskan menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor selaku pemohon, melawan KPK selaku termohon.

Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor oleh KPK merupakan perbuatan sewenang-wenang. Untuk itu, Hakim menyatakan bahwa Sprindik atas nama Sahbirin Noor tidak sah.