Salah seorang pejabat dimaksud adalah Rensi Sitorus selaku Kepala Bagian Protokol Pemprov Kalsel. Dia telah diperiksa tim penyidik sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024.
"Saksi hadir dan didalami penerimaan-penerimaan lain dari Gubernur," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Selasa pagi, 12 November 2024.
Namun demikian, Tessa tidak merinci penerimaan apa yang didapat saksi Rensi dari Sahbirin Noor.
Pada Minggu, 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu.
Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 dolar AS yang merupakan bagian dari
fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.
KPK kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Yakni Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel, Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selanjutnya, Ahmad selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi selaku swasta, dan Andi Susanto selaku swasta.
Namun demikian, KPK baru resmi menahan 6 tersangka pada Senin, 7 Oktober 2024. Sedangkan satu tersangka lainnya, yakni Sahbirin Noor lolos dari OTT KPK. Sahbirin Noor saat ini telah dicegah agar tidak kabur ke luar negeri sejak 7 Oktober 2024 hingga 6 bulan ke depan.
BERITA TERKAIT: