Hal itu disampaikan langsung Tanak dalam kegiatan wawancara sebagai calon pimpinan (Capim) KPK yang diselenggarakan di kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9).
"Pertama saya ingin mengatakan masalah teknis, kami tidak mempunyai personel seperti halnya pihak kepolisian yang tersebar di mana-mana dan mempunyai kemampuan profesional untuk mencari dan menangkap para tersangka,"kata Tanak menjawab pertanyaan dari anggota panitia seleksi (pansel).
"Dan kami sudah menyampaikan permintaan supaya dinyatakan DPO, dan kami tetap melakukan pelacakan," imbuhnya.
Tanak mengungkapkan, KPK juga melakukan penyadapan dalam rangka mencari dan menangkap Harun Masiku.
"Terus terang kami memang melakukan penyadapan juga, kami juga ada mendapatkan telepon nomor WA-WA, tapi menurut informasi yang kami terima, mohon maaf kalau saya buka di sini saja, saya kira penting juga untuk diketahui, bahwasanya beliau itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain," ungkap Tanak.
Bahkan kata Tanak, pihak keluarga Harun Masiku pun juga tidak bisa membantu KPK untuk menangkap Harun Masiku.
"Personel kami juga mencoba manakala ada informasi, turun seperti halnya melakukan OTT itu, tapi sampai dengan saat ini juga kami belum bisa menemukan," terangnya.
"Bukan berarti adanya intervensi dari pihak ketiga atau pihak manapun juga, karena semata-mata kami belum bisa melakukan penangkapan karena personel kami tidak seprofesional polisi," pungkasnya.
Bantah adanya intervensi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyebut bahwa personel KPK tidak sebanyak anggota Polri sehingga belum bisa menangkap buronan mantan Caleg PDIP, Harun Masiku (HM). 
BERITA TERKAIT: