KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Hakim Agung Senilai Puluhan Miliar

Aksi itu terkait tuntutan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi besar di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

“Kasus ini kembali mencuat, kali ini terkait pemotongan dan penyalahgunaan Dana Honorarium Penanganan Perkara (HHP) bagi Hakim Agung,” ujar Koordinator Aksi Reza Prasetia.   

Lanjut dia, diperkirakan kasus ini merugikan negara hingga Rp97 miliar. Kasus ini diduga melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, bersama sejumlah pejabat lainnya. 

Masih kata Reza, dana HHP yang seharusnya menjadi hak para hakim agung diduga dipotong tanpa persetujuan, dengan modus pengalihan ke rekening penampungan yang dikelola oleh Asep Nursobah, penanggungjawab HHP.

Reza menegaskan bahwa pemotongan Dana HPP yang terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024 merupakan pelanggaran berat. 

“Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menodai independensi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung,” jelasnya. 

Ia juga menyebutkan bahwa para hakim agung yang seharusnya menerima dana penuh justru menjadi korban pemotongan sebesar 25,95 persen, dengan dalih digunakan untuk "tim pendukung teknis yudisial"

Aksi protes ini tidak sekadar mengangkat dugaan korupsi semata, tetapi juga menyoroti bagaimana pengelolaan sistem keuangan di MA. 

Menurut Reza, dugaan penyalahgunaan dana ini sangat mirip dengan kasus pemotongan insentif pajak yang terjadi di beberapa daerah, yang telah membawa sejumlah pejabat ke meja hijau. 

"Modusnya sama, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan keuangan negara," tegas Reza.

Aliansi Mahasiswa Jakarta menuntut langkah tegas dari KPK. Mereka mendesak agar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, segera dipanggil dan diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi ini. 

Selain itu, mereka juga meminta Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk segera memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sunarto.

Lebih lanjut, para mahasiswa mengancam akan melanjutkan aksi protes jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Sunarto dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi ini. 

"Jika langkah tegas tidak diambil, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan di Indonesia," tutup Reza.