KPK Pastikan Laporan IPW soal Ganjar Diproses di Dumas

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri memastikan hal tersebut di pengaduan masyarakat (dumas).

"Masih dalam proses di pengaduan masyarakat," kata Ali kepada wartawan, Rabu (20/3).

Ali menjelaskan, KPK memiliki waktu selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan proses telaah dan verifikasi sebelum dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan.

"Dan nanti hasilnya tidak bisa kami publikasikan. Hasilnya akan dikomunikasikan dengan pihak pelapor," terang Ali.

Sehingga kata Ali, pihaknya masih terus melakukan perkembangan untuk melakukan pemenuhan data.

"Sampai kemudian hasil akhirnya misalnya, baik itu apakah ditindaklanjuti, ataupun kemudian diserahkan kepada penegak hukum lain, ataukah sebagai data informasi di internal KPK untuk pencegahan maupun pendidikan, pasti diinformasikan, saya pastikan itu," pungkas Ali.

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pihaknya telah resmi melaporkan Ganjar Pranowo dan mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno ke KPK.

"IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng inisial S (Supriyatno) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng, GP (Ganjar Pranowo) diperkirakan terjadi sejak 2014-2023. Jumlahnya lebih dari Rp100 miliar," kata Sugeng kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (5/3).

Sugeng menjelaskan, cashback dari perusahaan asuransi ke Dirut Bank Jateng terkait dengan adanya penjaminan perusahaan asuransi terhadap pada debitur Bank Jateng yang mendapat kredit dari Bank Jateng, sehingga wajib diasuransikan.

"Nasabah itu kan dijamin oleh asuransi untuk kepentingan apabila debitur udah meninggal, bank mendapatkan hak pertanggungan dari asuransi. Nah diduga ada cashback jumlahnya 16 persen," terang Sugeng.

Cashback 16 persen yang dialirkan ke Bank Jateng kata Sugeng, berasal dari beberapa perusahaan asuransi, seperti Astrindo, Astrida, dan beberapa perusahaan asuransi lainnya.

"Nah ini dibagi nih ada diterima oleh buat operasional bank, cabang kalau itu memang dari cabang maupun dari pusat itu 5 persen, kalau tidak salah kemudian 5,5 persen untuk pemegang saham dari BPD yang diduga, diduga ya ini ada dari pemerintah daerah kabupaten atau kota, ada juga yang diterima oleh pemegang saham pengendali dengan inisial GP, itu yang dilaporkan oleh saya," pungkas Sugeng.