"Saya menilai ini bukan politis karena konstruksi perkara yang dijelaskan Kejaksaan dan Ditjen Pajak sudah jelas. Tinggal nanti dibuktikan saja di pengadilan," kata Direktur Demos Institute, Usni Hasanudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/1).
Nurindra terjerat kasus tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kapasitasnya sebagai pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya.
"Jika aparat memiliki alat bukti cukup, siapa pun itu segera jadikan tersangka. Jangan ditunda-tunda karena sedang tahun politik," jelasnya.
Usni mengakui, posisi Nurindra yang kini menjadi jubir Timnas Amin bisa menjadi komoditas politik oleh lawan politik pasangan Anies-Muhaimin. Oleh sebab itu, Usni menyarankan agar paslon nomor urut 1 itu bisa bersikap arif dan bijaksana.
"Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi paslon presiden-wakil presiden agar ke depannya lebih selektif memilih orang-orang yang ada di timnya," sambung dosen politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.
Kejari Jaktim menahan Nurindra setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan TPPU. Ia ditahan di Rutan Cipinang, 27 Desember 2023.
Indra selaku penanggung jawab PT Luki Mandiri Indonesia Raya diduga tak menerbitkan faktur pajak pada 2017-2019 dan tidak menyetorkan PPN 2019 senilai Rp1,1 miliar.
Belakangan, penahanan Indra ditangguhkan dengan syarat wajib lapor secara berkala.
Penahanan jurubicara Timnas Amin, Nurindra B Charismiadji oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diyakini bukan karena muatan politik. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: