Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pada hari ini, Kamis (5/10), pihaknya memanggil seseorang yang terkait dengan perkara yang sedang proses penyidikan.
"Pihak dimaksud telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan," kata Ali kepada wartawan, Kamis siang (5/10).
Pantauan
Kantor Berita Politik RMOL, M Lutfi didampingi dua orang pengacara saat tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.44 WIB. Lutfi yang mengenakan topi ini dan masker hitam ini bergegas menuju lobby Gedung Merah Putih KPK untuk mengkonfirmasi kehadirannya.
Selanjutnya pada pukul 09.55 WIB, Lutfi menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 dengan didampingi seorang pengacara.
Berdasarkan informasi, setelah dilakukan pemeriksaan nanti, Lutfi bakal langsung dilakukan upaya paksa penahanan oleh KPK.
Pada Kamis (31/8), KPK resmi mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi di Pemkot Bima. Perkara tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa proyek fiktif di Dinas PUPR, turut serta dalam proyek di Dinas BPBD, serta penerimaan gratifikasi. Nilai penerimaan uang Walikota Bima diduga lebih dari Rp8 miliar.
Akan tetapi, KPK belum resmi mengumumkan identitas tersangka dan uraian perbuatannya. Hal itu akan diungkapkan ke publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah melakukan upaya paksa penggeledahan. Pada Selasa (29/8) dan Rabu (30/8), KPK menggeledah kediaman Walikota Bima, kantor Dinas PUPR Pemkot Bima, kantor BPBD Pemkot Bima, rumah ASN di Kota Bima, ruang kerja Walikota Bima, ruang kerja Sekretariat Daerah, dan unit PBJ di Kota Bima.
Dari penggeledahan di 7 lokasi itu, tim penyidik mengamankan bukti-bukti berupa dokumen pengadaan, lembar catatan keuangan, dan bukti elektronik.
Selanjutnya pada Kamis (31/8), KPK juga menggeledah 4 tempat berbeda di Kota Bima. Yakni kantor pihak swasta di Jalan Karantina, rumah kediaman pihak terkait di Jalan Gajah Mada, rumah kediaman pihak terkait di Jalan Muhajir, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya yang berada di Perumahan BTN Gilipanda.
Dari empat tempat itu, juga ditemukan dan diamankan bukti berbagai dokumen dan alat elektronik.
(mag2) 
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bergegas memeriksa Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). 
BERITA TERKAIT: