Diingatkan, KPK Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

Massa aksi di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4), meminta KPK netral, jangan ikut-ikutan bermain politik.

"Saat ini terindikasi ketidaknetralan di dalam internal KPK. KPK tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi nyatanya, ini malah bermanuver ini bahaya. Gawat kalau KPK tidak netral," kata koordinator aksi Said Husein.

Husein menjelaskan, isu itu muncul setelah Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", Partai Gerindra.

"Novel jangan bawa KPK ke arah politik. Kalau petinggi KPK diam saja dan tidak bertindak maka kemungkinan petingi-petinggi KPK jadi orang Gerindra. Ketika sudah diisi binaan politik lebih baik bubarkan KPK," ujar Husein.

Dia menambahkan, masukan orang partai di lingkaran KPK tanda upaya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya, secara otomatis KPK bekerja sesuai permintaan partai politik.

"Ini adalah strategi untuk memecahkan masyarakat dengan negara. Ini sangat bahanya. Agus Raharjo Ketua KPK) harusnya bertindak mengambil kebijakan," pungkas Husein.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan sendiri sebelumnya sudah membantah kabar tersebut. Dia menyebutkan, tuduhan bahwa dirinya orang Gerindra merupakan isu yang menyesatkan.