Tuntutan itu disuarakan massa pengunjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Peduli KPK (GMPK) di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (4/4). Massa aksi juga menyinggung ramainya isu penyidik KPK Novel Baswedan sebagai "orang" Gerindra.
"Kami mendesak KPK netral di Pilpres 2019 agar independensi lembaga tetap terjaga. Isu Novel "orang kita" Gerindra tidak boleh dipandang sebelah mata, ini harus diusut secara tuntas," ungkap Koordinator aksi GMPK, Ifan J dalam orasinya.
"Novel mau pilih jadi politikus atau penyidik. Lebih baik gantle jangan berstandar ganda," sebutnya lagi.
Dalam orasinya, Ifan mengatakan isu itu muncul setelah Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.
Kepada wartawan, Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", Partai Gerindra.
Meskipun KPK membantahnya, Ifan memastikan publik tanah air sudah menyakini jika lembaga antirasuah sudah diperalat pihak tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya.
"Ini sangat berbahaya sekali jika KPK bermain standar ganda yang diperalat pihak tertentu untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Bapak Agus Rahardjo (ketua KPK) harus memberikan teguran kepada Novel, jika terbukti maka sudah sepantasnya Novel dikeluarkan dari KPK," tegas Ifan.
"Apalagi sudah diiming-imingi jabatan, sudah bermuatan politis sekali," jelas Ifan menambahkan.
Di sela-sela aksi, massa yang mengenakan topeng Novel membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan KPK, KPK Harus Netral di Pilpres 2019, Waspadai Konspirasi Jahat Parpol Tunggangi KPK!". Mereka juga menyerahkan surat cinta untuk Agus Rahardjo Cs agar bersikap netral di Pemilu.
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan sebelumnya membantah kabar tersebut. Dia menyebutkan kabar dirinya orang Gerindra merupakan isu yang menyesatkan.
. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut bersikap netral pada Pemilu serentak 2019 sehingga proses pemilihan bisa berlangsung adil, bersih dan tanpa kecurangan. 
BERITA TERKAIT: