Permintaan tersebut disampaikan Novanto dalam pledoi sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan KTP-el.
Novanto menjelaskan dirinya terjun di dunia politik bukan langsung sebagai pimpinan partai melainkan dimulai dari kader partai. Karir politik yang dirintis hingga dudung di kursi pimpinan DPR ditempuhnya hampir selama 20 tahun.
"Besar harapan saya pencabutan hak politik dapat dipertimbangkan," ujar Novanto.
Seperti diketahui, JPU pada KPK meminta Majelis Hakim untuk mencabut hak politik mantan Ketua Umum Partai Golkar itu selama 5 tahun setelah lepas dari penjara.
Permintaan tersebut merupakan pidana tambahan. Jaksa menuntut Novanto dengan hukuman pidana selama 16 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan.
Ia diminta mengganti USD7.435.000 dipotong dengan uang Rp5 miliar yang telah dikembalikan ke pihak KPK.
[nes]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) Setya Novanto meminta Majelis Hakim tidak mencabut hak politiknya. 
