Resmi, DPR Kirim Surat Protes Pencekalan Novanto Ke Presiden

Fahri Hamzah menyampaikan sikap resmi DPR RI secara kelembagaan atas pencekalan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Jadi, tadi di Paripuna banyak pertanyaan dan permintaan agar pimpinan memberikan sikap secara resmi kelembagaan. Tentu masing-masing pimpinan sudah ada yang menyatakan sikap, tapi perlu ada sikap kelembagaan," ujarnya di Media Center, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Selain karena para pimpinan sudah merencanakan untuk memberikan sikap resmi, dikatakannya bahwa sikap resmi tersebut juga karena adanya dorongan dari Fraksi Partai Golkar.

"Karena itulah, berdasarkan Rapim (rapat pimpinan) tadi siang, kami juga mengundang Bamus (Badan Musyawarah), atau pengganti Bamus, rapat konsultasi, hampir semua fraksi hadir, kecuali Hanura dan Demokrat tidak hadir, dan baru saja selesai. Karena kami ingin mengambil satu sikap, yang bukan sikap Rapim saja, tetapi paling tidak sikap Bamus, sehingga bisa mewakili keterwakilan semua fraksi di DPR," paparnya.

Kesimpulan dari rapat tersebut, adalah pimpinan DPR akan berkirim surat ke Presiden. Isi suratnya, akan melanjutkan surat atau nota protes dari FPG itu, menjadi sikap dari Bamus DPR yang akan kami sampaikan kepada presiden.

"Tentunya secara teknis akan ditandatangani seluruh pimpinan atau pimpinan yang ditunjuk," imbuhnya.

Fahri mengungkapkan bahwa Bamus juga mengamanahkan kepada pimpinan dewan agar berkonsultasi kepada Presiden terhadap kekuatan atau pelaksanaan fungsi dari kelembagaan-kelembagaan negara yang menjunjung tinggi hukum dan etika kelembagaan negara sesuai dengan ketetapan MPR RI.

"Jadi ini adalah tugas-tugas yang diamanahkan Bamus kepada kami, sehingga pimpinan dewan besok akan melakukan dua hal," ungkapnya.

Pertama berkirim surat terkait nota keberatan dan kedua berkirim surat terkait rapat konsultasi kepada Presiden.

"Rapat diselenggarakan dalam rangka melindungi dan menjaga ketatanegaraan kita, etika antara kelembagaan kita, dan kepastian hukum kepada DPR RI, karena DPR adalah lembaga pengawasan tertinggi di negara ini," tukasnya. [zul]