Karena itu, Presiden Joko Widodo diingatkan agar segera melakukan evaluasi. Soalnya, secara umum kinerja penegakan hukum selama dua tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK ini, pemerintah cenderung jadi buÂlan-bulanan karena banyaknya persoalan hukum di Kejaksaan yang mandeg dan bahkan hilang tanpa jejak.
Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Sandi Ebenezer Situngkir menÂgatakan, salah satu ukuran keÂberhasilan penegakan hukum yang bisa dilakukan adalah meÂnelusuri berapa banyak perkara yang sudah putus dan inkhraÂct yang ditangani Kejaksaan Agung. Menurut dia, dua tahun terakhir cenderung hanya manuÂver petinggi kejaksaan saja yang menghiasi wacana penegakan hukum, tanpa hasil konkrit.
"Pemerintahan Jokowi-JK seÂlama dua tahun terakhir cenderung jadi bulan-bulanan orang, karena banyaknya persoalan hukum yang tidak tuntas. Padahal sejak awal, pemerintahan ini menÂgumandangkan akan tegas dan gencar menegakkan hukum dan memberantas korupsi," ingatnya.
Faktanya, lanjut Sandi, terseok-seok dan tidak ada yang membanggakan dari janji-janji itu. Salah satunya, melalui inÂstitusi kejaksaan, hampir semua perkara redup penangananÂnya. Bisa dibilang Jaksa Agung sekarang tidak ada prestasi dan minim kinerja.
Dia mengatakan, dari peÂmantauan penangangan perkara yang dilakukannya di Kejaksaan Agung, banyak kasus yang jalan di tempat, namun malah terkeÂsan mencari-cari penanganan perkara baru tanpa jelas penyeÂlesaiannya.
Sebut saja, terang Sandi, seperti penanganan kasus huÂkum terkait dugaan Papa Minta Saham yang di awal-awal mencuÂatnya begitu gencar. Bahkan seseÂorang yang disebut bernama Reza Chalid berada di balik permainan saham PT Freeport Indonesia itu entah dimana rimbanya. Politisi senior Setya Novanto yang kini duduk kembali sebagai Ketua DPR pun sudah tidak jelas proses hukumnya.
Kemudian, lanjut dia, sejumlah kasus yang berkenaan dengan Bank Mandiri, kasus PT Pertamina, kasus tanah Hotel Kempinski alias Hotel Indonesia, segudang kasus korupsi di daerah-daerah, seperti kasus korupsi pegadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua, yang mana pesawatnya pun sudah jatuh dan tidak bisa dipergunakan. Kasus ini sudah dua tahun lebih tidak jelas penanganannya di Kejaksaan Agung.
Sandi mengingatkan, suÂdah begitu banyak kasus yang masuk ke kejaksaan agung, namun tidak jelas nasibnya kini. "Saban hari, kita hanya disuguhi jadwal-jadwal pemanggilan saksi, bisa hingga puluhan dan bahkan ratusan saksi dipanggil. Di masing-masing kasus itu, tanpa ada perkembangan yang berarti. Tersangkanya siapa pun tak jelas, apanya yang diusut pun tidak ketahuan. Padahal sudah berkali-kali para pejabatnya mengalami mutasilah, kenaikan pangkatlah, pindah tugaslah, tapi enggak tuntas kasus yang ditanganinya."
Selain atraksi seolah-olah bekerja membuat sprindik dan memanggil saksi, jaksa pun dinilai doyan hanya melakukan kegiatan-kegiatan seremonial belaka, seperti pelantikan-pelanÂtikan, pembentukan tim ini tim itu, penandatanganan-penandaÂtanganan MoU. Hasilnya, engÂgak jelas buat apa dan untuk apa. Tidak ada kinerja dan prestasi yang ditorehkan Jaksa Agung yang sekarang.
Karena itu, dia meminta kepada presiden agar segera menÂgevaluasi, membongkar kinerja Kejaksaan Agung, mengganti orang-orang yang tidak kredibel lagi. "Termasuk mengganti Jaksa Agung," pungkasnya. ***
Dua tahun setengah Kejaksaan Agung dipegang oleh HM Prasetyo. Jaksa Agung yang diangÂkat dari kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu diangÂgap minim kinerja dan prestasi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 
BERITA TERKAIT: