Kepercayaan publik terhadap KPK pun menurun karena masih banyak kasus-kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh lembaga antirasuah tersebut.
"Kasus Century, kasus BLBI, kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras, sama sekali belum terlihat titik terang penyelesaiannya. Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras KPK terkesan tersandera dan ragù bertindak," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pagi ini.
Penegesan Dahnil ini merupakan evaluasi terkait pemberantasan korupsi dan sikap antikorupsi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK serta suasana kebatinan sikap antikorupsi masyarakat Indonesia jelang peringatan Hari Anti-Korupsi se dunia 9-Desember 2016 yang bertepatan hari ini, Jumat.
Di tengah merosotnya kepercayaan publik, dia mendorong KPK untuk bangun. Karena sesungguhnya publik masih sangat berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan publik tersebut dengan melakukan akselerasi penyelesaian kasus-Kasus besar tersebut.
"Termasuk kasus reklamasi dan RSSW yang mendapat atensi tinggi dari publik Indonesia. Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," ungkap inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini. [Baca:
Dapat Fakta Baru, KPK Siap Lanjutkan Kasus Sumber Waras]
Selain itu, dalam amatannya, gerakan anti korupsi bagi selama Ini masih sporadis, politis dan formalistik atau gerakan pidato diatas panggung, belum menjadi gerakan massa. Karena itulah Pemuda Muhammadiyah mentoring gerakan anti korupsi menjadi gerakan kebudayaan yang melibatkan semua kelompok masyarakat.
"Dimana ada kesadaran kolektif untuk lawan korupsi secara Berjamaah. Membangun tradisi anti korupsi di semua sektor kehidupan," ucap dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten ini.
Oleh sebab itu Pemuda Muhammadiyah secara konsisten membangun tradisi radikalisme lawan korupsi, antitoleransi terhadap koruptor. "Pendekatan kebudayaan harus dijadikan jalan membangun gerakan anti korupsi. membangun tradisi anti korupsi. Habit antikorupsi dalam kehidupan seluruh anak negeri," tandasnya.
[zul]
.jpg)
Pemuda Muhammadiyah menilai upaya pemberantasan praktek korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengalami keterlambatan yang signifikan, terutama terkait dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi RI. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: