Begitu dikatakan Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), Rivai Kusumanegara dalam surat elektroniknya yang dikirimkan ke redaksi, Minggu (11/9).
Hal yang sama juga disampaikan Rivai saat menjadi pembicara dalam acara Asia Pro Bono di Bali yang dihadiri berbagai kalangan dari banyak negara, baru-baru ini.
Rivai menjelaskan, Indonesia dengan 29 juta penduduk miskin yang tersebar di seluruh nusantara setiap tahunnya memiliki 70-75 ribu kasus yang membutuhkan pendampingan secara Pro Bono.
Nah, jumlah itu terbilang besar lantaran advokat Peradi hanya berjumlah 40-45 ribu, sehingga dibutuhkan peran dari organisasi lainnya.
Masalah lainnya adalah para advokat banyak berkumpul di kota besar sehingga pendistribusiannya tidak merata.
Menurutnya, advokat seharusnya hadir di 736 peradilan tingkat pertama baik PN, PA maupun PTUN, sehingga pelayanan masyarakat terlayani secara merata.
"Jangankan advokat untuk Pro Bono, untuk advokat komersial saja tidak ada di banyak Pengadilan Negeri pelosok. Jadi bagaimana untuk Terdakwa yang wajib didampingi karena ancamannya di atas 15 tahun?" tegas Rivai.
Dia jelaskan, jika konsep Multi Bar diterapkan dalam RUU Advokat, maka gerakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin akan semakin jauh dari harapan. Semua organisasi akan berjalan sendiri-sendiri dan menyulitkan pendistribusian advokat di seluruh tanah air.
"Saya mengapresiasi kesungguhan rekan-rekan di daerah dalam membela masyarakat miskin. Misalnya, PBH Palangkaraya yang berulangkali bebaskan orang kecil yang tidak bersalah, PBH Pekanbaru yang menggugat soal sampah, PBH Solo yang baru saja beri konsultasi hukum gratis di Car Free Day. Belum lagi PBH Ruteng NTT dan PBH Cirebon yang dapat penghargaan dari Menkumham dan banyak lagi PBH lainnya yang telah berbuat dengan hati." tutupnya.
[sam]
BERITA TERKAIT: