Penyelenggaraan Simposium Tragedi 1965 dan perintah Presiden Joko Widodo kepada Menko Polhukam untuk mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 menimbulkan kritik dari Menteri Pertahanan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menanggapi perbedaan sikap di tubuh pemerintah dengan mendesak penuntasan tragedi tersebut menggunakan pendekatan hukum ketimbang upaya rekonsiliasi.
"Gelar dalam pengadilan HAM ad hoc agar di pengadilan itu terbukti atau tidak, terbuka aksesnya oleh masyarakat. Tapi kalau dibuat secara mediasi akhirnya menjadi sangat tergantung pada selera. Nah, selera ini kan macam-macam," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/5).
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.