"Tentunya tak etis kalau penyidik bocorkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). BAP itu masih rahasia negara. Kalau sudah di pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar usai diskusi di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (12/5).
Hal itu dikatakannya terkait ‎sejumlah pemberitaan menyebut, PT Agung Podomoro Land (APL) mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PT APL Ariesman Widjaja menyebut perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk penggusuran Kalijodo. Uang sebesar itu, kata Ariesman, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan saat penggusuran. Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik KPK.
Abdul Fickar mengatakan, penyidik yang membocorkan BAP bisa masuk dalam pelanggaran kode etik. Penyidik yang membocorkan itu bisa diproses sesuai aturan yang belaku.
Namun ketika ditanya akan penyidik KPK mau membocorka BAP tersebut, dia tidak yakin .Sebab menurut dia, penyidik KPK selama ini masih taat aturan karena memiliki dewan etik sendiri.
Sementara Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal dugaan pembocoran BAP itu. Namun dia dengan senada dengan Abdul Fickar. "Saya tidak yakin penyidik mau bocorin (BAP). Itu hanya akal-akalan teman-teman oknum wartawan juga.Tujuannya kan jelas supaya Ahok terus terpojok," katanya.
Ruhut menegaskan, informasi yang tak jelas tak perlu diperbesar karena tujuannya cukup jelas yakni hanya untuk memojokkan Ahok jelang Pilkada.
Politisi Demokrat itu yakin, semakin banyak isu dan tekanan yang ditujukan akan membuat rakyat Jakarta semakin menyukai Ahok. "Ahok semakin ditekan akan semakin dicintai rakyat. Ahok tak terbendung karena telah bekerja keras untuk Jakarta. Itu fakta lho," demikian Politisi Partai Demokrat ini.
[zul]
Komisi Pemberantasan Korupsi) (KPK) dinilai tidak etis membuka hasil penyidikan ke publik sebelum sidang digelar. Selain melanggar etik, hasil penyidikan merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia. 
BERITA TERKAIT: