SBY Jangan Lari dari Tanggung Jawab Soal Calon Pimpinan KPK

Proses seleksi ini dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diketuai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.

Dari enam kandidat yang mengikuti proses wawancara (Busyro Muqodas, Robby Arya Brata, Subagyo, I Wayan Sudirta, Jamin Ginting, Ahmad Taufik) Pansel Capim KPK telah mengantongi dua nama calon yang akan disodorkan ke Presiden. Dari Presiden selanjutnya diserahkan ke DPR RI.

Jika merujuk pada jadwal yang telah ditetapkan, Pansel seharusnya menyerahkan kedua nama tersebut kepada Presiden SBY padaSenin lalu (13 /10).  Namun niat tersebut urung karena kepadatan jadwal presiden. Hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal ulang Tim Pansel KPK dapat menyerahkan dua nama tersebut kepada SBY.

"Muncul kesan SBY mulai lepas tanggung jawab dalam jabatannya sebagai Presiden. Padahal masa jabatan Presiden SBY hanya tinggal lima hari lagi," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, dalam pernyataan pers tertulis.

Menurut dia, padatnya jadwal yang menjadi alasan Presiden SBY tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang logis bila SBY lebih mementingkan agenda yang sifatnya seremonial dan pribadi dibanding isu strategis seperti pemilihan capim KPK di ujung masa jabatannya. Agenda seremonial yang diutamakan itu, misalnya, acara pisah sambut presiden lama dan baru maupun acara jumpa fans atau Kopi Darat (Kopdar) di Yogyakarta pada 16 Oktober.  

"Langkah Presiden SBY yang belum mau menerima hasil dari Pansel KPK pada akhirnya dapat menimbulkan kecurigaan publik. Muncul pertanyaan apakah memang dua nama Capim KPK yang diusulkan Pansel tak sesuai dengan keinginan Presiden SBY, sehingga terkesan ada upaya mengulur-ulur waktu atau enggan menerima hasilnya?" ujar Agus. [ald]