"Selain kepala dinas tidak boleh main mata dengan kontraktor nakal, juga tidak perlu takut bila ada pihak yang intervensi agar diberi proyek. Jalankan setiap proyek yang ada sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Sunjaya kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 16/9).
Purnawirawan TNI ini menyebutkan kontraktor yang boleh memegang proyek di Kabupaten Cirebon yang bisa berkerja dan berkualitas. "Kalau hanya asal-asalan jangan berharap akan dapat proyek. Kami hanya menerima kontraktor yang bisa kerja dan berkualitas," kata Sunjaya.
Tidak dipungikiri, lanjut birokrat asal PDIP ini, ada kepala dinas yang melapor kepadanya dapat intervensi dari pihak tertentu yang meminta jatah proyek. Namun, lanjut dia, sesuai komitmen dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 tahun 2014, tiap proyek harus menempuh mekanisme resmi.
Sunjaya menyebutkan adanya perbup itu ingin mengurangi menguapnya anggaran sehingga hasil proyek bisa sesuai harapan. "Setiap proyek, bakal saya langsung awasi dan dicek setelah selesai. Bila hasilnya tidak memuaskan, kontraktor itu akan diblacklist," tegas dia.
Mengawasi dan cek proyek di lapangan langsung sendiri, lanjut suami dari Wahyu Tjiptaningsih ini, bukan karena tidak percaya kepada bawahan. Namun, ingin memastikan langsung proses dan hasil kerja kontraktor. "Saya ingin hasil proyek memuaskan dan bertahan lama," kata dia.
[dem]
BERITA TERKAIT: