Mengutip laporan Kementerian Luar Negeri RI, Minggu, 22 November 2026, disebutkan bahwa keberhasilan itu merupakan pencapaian diplomatik penting setelah Indonesia selama 25 tahun berada di luar badan eksekutif organisasi internasional yang mengatur penerbangan sipil global.
Indonesia meraih 110 suara dukungan dari negara-negara anggota ICAO dalam pemilihan yang berlangsung pada sidang 43rd Session (Extraordinary) of the ICAO Assembly di Montreal, Kanada, 20 November 2026.
Pemilihan berlangsung ketat, dengan enam negara memperebutkan empat kursi anggota Dewan ICAO Part III. Selain Indonesia, negara yang terpilih yakni Ethiopia, Oman, dan Turki.
Keanggotaan periode 2026-2028 ini menjadi kali ke-13 bagi Indonesia duduk di Dewan ICAO, sejak pertama kali terpilih pada 1962.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil diplomasi intensif Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, industri penerbangan sipil nasional, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Delegasi Indonesia dalam sidang tersebut dipimpin Menteri Perhubungan RI bersama Duta Besar RI di Ottawa, dengan melibatkan pejabat Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta perwakilan industri penerbangan nasional.
Terpilihnya Indonesia sekaligus mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam memperkuat kerja sama penerbangan sipil global.
Bagi Indonesia yang memiliki luas wilayah lebih dari 7,7 juta kilometer persegi, penerbangan sipil bukan sekadar sarana konektivitas, melainkan elemen strategis pembangunan dan penjaga kesatuan negara.
Indonesia memiliki lebih dari 250 bandar udara komersial dan mengelola jaringan lalu lintas udara yang kompleks, dengan lebih dari dua juta pergerakan pesawat melayani lebih dari 171 juta penumpang sepanjang 2025. Skala tersebut memperkuat relevansi Indonesia dalam tata kelola penerbangan sipil internasional.
Kehadiran Indonesia di Dewan ICAO membuka peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil global, sekaligus menyelaraskan kebijakan internasional dengan kepentingan nasional.
Posisi ini juga memperkuat profil penerbangan Indonesia di kancah global, sejalan dengan postur Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama Global South.
Indonesia turut berkomitmen memperkuat tata kelola penerbangan sipil global melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi negara-negara yang membutuhkan dukungan.
ICAO merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab menetapkan standar, praktik baik, serta prosedur internasional di bidang teknis, ekonomi, dan hukum penerbangan sipil internasional. Organisasi yang berkantor pusat di Montreal, Kanada, itu kini memiliki 193 negara anggota.
BERITA TERKAIT: