Presiden Palestina Desak Gereja di Yerusalem Tolak Pajak Israel

Menurut Abbas, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan, melainkan ancaman serius terhadap keberadaan komunitas Kristen serta status historis dan hukum Kota Yerusalem.

Seruan itu disampaikan Abbas melalui surat yang dikirim kepada Paus Leo XIV, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, serta sejumlah pemimpin Eropa lainnya. 

Dalam surat tersebut, Abbas menyoroti berbagai tindakan Israel yang dinilai menyasar gereja dan lembaga keagamaan di Yerusalem.

Abbas memperingatkan bahwa langkah Pemerintah Kota Yerusalem untuk mengenakan pajak "Arnona" terhadap gereja merupakan pelanggaran yang terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap status historis dan hukum kota tersebut, sekaligus serangan langsung terhadap keberadaan umat Kristen dan lembaga-lembaga keagamaan.

Dia menegaskan bahwa masyarakat internasional mengakui Yerusalem Timur sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. 

Abbas juga mengingatkan bahwa berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB menyatakan setiap langkah Israel yang bertujuan mengubah karakter maupun status hukum Yerusalem sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

“Kami menyerukan kepada gereja-gereja agar tidak menerima langkah-langkah sepihak ini atau membuat pengaturan apa pun dengan otoritas pendudukan (Israel) terkait kebijakan tersebut, mengingat risiko yang ditimbulkannya terhadap status hukum kota dan perjanjian bilateral yang berlaku,” kata Abbas, dikutip Minggu, 28 Juni 2026. 

Selain menyerukan penolakan terhadap kebijakan pajak tersebut, Abbas kembali menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan. 

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Yordania atas dukungannya terhadap perjuangan Palestina dan peran penjagaan situs-situs suci Islam maupun Kristen di Yerusalem.

Perselisihan mengenai pajak "Arnona" sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun. 

Gereja-gereja di Yerusalem selama ini memperoleh pengecualian atau perlakuan pajak khusus untuk tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal. Namun otoritas kota Yerusalem berpendapat pajak hanya dikenakan terhadap properti yang tidak digunakan langsung untuk kegiatan peribadatan. 

Di sisi lain, para pemimpin gereja menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu layanan sosial dan kemanusiaan yang mereka jalankan serta memperbesar tekanan terhadap keberadaan komunitas Kristen di Yerusalem.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google