AS Gempur Iran dengan Sanksi Baru Jelang Rencana Perundingan

Departemen Keuangan AS menargetkan 14 individu dan entitas yang dituduh terlibat dalam pengadaan komponen senjata. Sanksi ini merupakan bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk memaksa Iran memberikan konsesi dalam upaya mengakhiri perang.

“Rezim Iran harus dimintai pertanggungjawaban atas pemerasan pasar energi global dan penargetan warga sipil secara membabi buta,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dikutip dari Al-Jazeera, Rabu 22 April 2026.

Sanksi tersebut berdampak pada pembekuan aset di AS serta larangan bagi warga Amerika untuk berbisnis dengan pihak yang masuk daftar hitam. Target sanksi mencakup pihak-pihak di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab yang diduga terlibat dalam jaringan pendukung industri militer Iran.

Di saat yang sama, rencana pembicaraan antara AS dan Iran di Pakistan masih belum pasti. Iran belum memastikan keikutsertaannya karena keberatan atas blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhannya.

Beberapa jam setelah pengumuman sanksi, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata telah diperpanjang, di mana sebelumnya hanya berlaku dua minggu. Meskipun demikian, ia juga mengatakan bahwa blokade terhadap Iran akan tetap diberlakukan sampai Teheran mampu mengajukan proposal yang jelas dalam proses negosiasi.

Iran mengecam blokade AS sebagai tindakan perang, sementara di lapangan militer AS terus menahan kapal-kapal Iran. Situasi ini membuat peluang tercapainya kesepakatan damai masih belum menentu.