Kontak diplomatik ini berlangsung secara tertutup dan disebut sebagai bagian dari komunikasi yang sensitif di tengah hubungan kedua negara yang masih diliputi ketegangan politik.
Wakil Direktur Jenderal Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Kuba, Alejandro García del Toro, mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut melibatkan pejabat AS setingkat asisten menteri dan perwakilan Kuba setingkat wakil menteri luar negeri.
"Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana yang penuh hormat dan profesional, dengan catatan bahwa tidak ada tenggat waktu atau prasyarat yang diberlakukan selama pertemuan," ujarnya seperti dikutip dari Al Mayadeen, Selasa, 21 April 2026.
Dalam pertemuan itu, delegasi Kuba menempatkan isu pencabutan embargo energi sebagai prioritas utama.
Havana menilai sanksi energi yang diberlakukan Washington telah menciptakan tekanan ekonomi yang tidak adil terhadap rakyat Kuba, bahkan turut berdampak pada negara-negara ketiga yang menjalin kerja sama perdagangan bahan bakar secara sah.
Dialog senyap ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari Washington, terutama sejak kebijakan keras yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump.
Blokade minyak yang diperketat disebut telah memperparah krisis energi di Kuba, mempersempit akses bahan bakar, dan menekan stabilitas ekonomi nasional.
Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, sebelumnya menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki niat untuk memicu konflik.
“Kami tidak menginginkan perang. Kami tidak menginginkan serangan,” sembari menegaskan bahwa posisi Kuba tetap defensif di tengah tekanan yang terus meningkat.
Dampak kebijakan tersebut kian terasa di dalam negeri. Krisis bahan bakar memicu pemadaman listrik berkepanjangan hingga berjam-jam, mengganggu distribusi air, transportasi, serta layanan kesehatan.
Situasi ini memperlihatkan betapa dalamnya efek domino dari kebijakan sanksi terhadap kehidupan masyarakat Kuba sehari-hari.
BERITA TERKAIT: