Menurut juru bicara Komando Utara Amerika Serikat (U.S. Northern Command), sekitar 200 personel Garda Texas kini bertugas menjaga gedung-gedung milik U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan fasilitas federal lain, serta mendukung aparat penegak hukum.
“Elemen pasukan ini dikerahkan untuk melindungi properti federal dan personel penegak hukum,” ujar juru bicara tersebut kepada Associated Press dengan syarat anonim.
Pasukan tersebut bergabung dengan sekitar 300 personel dari Illinois yang tiba pada Selasa, 7 Oktober 2025 di U.S. Army Reserve Center, Elwood, sekitar 89 kilometer dari Chicago.
Total 500 pasukan ini berada di bawah Komando Utara dan diaktifkan selama 60 hari. Namun, belum ada rincian resmi mengenai perlengkapan senjata yang mereka bawa.
Langkah pengerahan ini mendapat perlawanan keras dari para pemimpin Partai Demokrat. Gugatan hukum telah diajukan, dan sidang pertama dijadwalkan berlangsung Kamis waktu setempat, 10 Oktober 2025.
“Ini tentang otoritarianisme. Ini tentang menebar ketakutan. Ini tentang merusak Konstitusi yang memberi dia kendali lebih besar atas kota-kota Amerika," kata Wali Kota Chicago Brandon Johnson.
Sementara itu, di Memphis, sejumlah kecil pasukan Garda membantu Memphis Safe Task Force, tim gabungan sekitar selusin lembaga penegak hukum federal yang ditugaskan Presiden Trump untuk memberantas kejahatan.
Gubernur Tennessee Bill Lee menyambut baik kehadiran pasukan, namun sebelumnya menyatakan tidak akan mengharapkan lebih dari 150 personel dikirim ke kota tersebut.
Pengerahan pasukan ini terjadi di tengah kebijakan keras Trump terhadap imigrasi di Chicago, kota terbesar ketiga di AS. Gedung ICE di Broadview sering menjadi lokasi aksi protes, termasuk dari jurnalis dan aktivis.
Hakim Distrik AS Sara Ellis memberi sinyal akan membatasi penggunaan gas air mata dan taktik pengendalian massa lainnya terhadap demonstran damai.
Di sisi lain, pengadilan banding juga akan menggelar sidang terkait upaya pemerintah mengirim pasukan ke Portland, Oregon, setelah hakim sempat memblokir langkah tersebut pada akhir pekan lalu.
Pengerahan Garda ke kota-kota yang dikuasai Demokrat menjadi strategi politik Trump dengan alasan penanggulangan kejahatan, meski data kriminalitas tak selalu mendukung klaim tersebut.
Undang-Undang Posse Comitatus yang hampir berusia 150 tahun membatasi peran militer dalam penegakan hukum domestik.
Namun, Trump menyatakan siap menggunakan Undang-Undang Insurrection Act yang memperbolehkan pengerahan militer aktif bila negara bagian dianggap gagal menanggulangi pemberontakan atau melawan hukum federal.
BERITA TERKAIT: