UEA Ingatkan Israel Aneksasi Tepi Barat Rusak Normalisasi Hubungan

Abu Dhabi menegaskan langkah tersebut berpotensi merusak semangat Perjanjian Abraham yang selama ini menjadi dasar normalisasi hubungan kedua negara.

“Sejak awal, kami memandang perjanjian ini sebagai cara untuk memungkinkan dukungan berkelanjutan kami bagi rakyat Palestina dan aspirasi sah mereka untuk sebuah negara merdeka," kata Asisten Menteri Urusan Politik sekaligus Utusan Menteri Luar Negeri UEA, Lana Nusseibeh, dikutip Reuters, Rabu 3 September 2025.

"Itulah posisi kami pada tahun 2020, dan tetap menjadi posisi kami hingga saat ini,” sambungnya.

Pernyataan itu disebut sebagai kritik paling tegas UEA terhadap kebijakan Israel sejak pecahnya perang Gaza pada 2023.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel dari kelompok sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengumumkan dimulainya pembangunan permukiman baru di Tepi Barat yang akan memutus akses dengan Yerusalem Timur. Rencana tersebut, menurut kantornya, bertujuan “mengubur” gagasan negara Palestina.

Langkah itu langsung menuai kecaman dari pemerintah Palestina, negara sekutu, hingga kelompok internasional. Mereka menyebut proyek itu ilegal dan bakal menggagalkan setiap upaya perdamaian di kawasan.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana-rencana ini. Ekstremis, apa pun bentuknya, tidak boleh dibiarkan mendikte arah perkembangan kawasan ini. Perdamaian membutuhkan keberanian, kegigihan, dan penolakan untuk membiarkan kekerasan menentukan pilihan kita,” tegas Nusseibeh.

Sebagaimana diketahui, Perjanjian Abraham ditandatangani pada masa kepresidenan Donald Trump, yang membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan UEA, Bahrain, dan Maroko. 

Trump bahkan berharap Arab Saudi turut ikut dalam perjaninan tersebut, namun perang Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina membuat langkah itu  sulit terwujud.

Hingga kini, pihak kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan komentar atas pernyataan UEA.