Makedonia Utara Tegas Dukung Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Pernyataan ini disampaikan dalam dokumen resmi bersama usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Makedonia Utara Tim?o Mucunski, pada Senin, 21 Juli 2025 di Skopje.

"Republik Makedonia Utara menganggap Rencana Otonomi, yang diajukan oleh Kerajaan Maroko pada tahun 2007, sebagai satu-satunya dasar penyelesaian sengketa ini," demikian ditegaskan dalam Pernyataan Bersama tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Mucunski juga menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap upaya yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama di kawasan Sahara Barat.

“Mucunski menegaskan kembali dukungan jangka panjang negaranya terhadap proses yang dipimpin PBB yang bertujuan mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama oleh para pihak,” bunyi pernyataan itu.

Kedua negara juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 yang diadopsi pada Oktober 2024. Resolusi tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam mencari solusi realistis dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kompromi.

“Kerajaan Maroko dan Republik Makedonia Utara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kepemimpinan PBB dalam proses politik ini, dan menyatakan dukungan mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 (Oktober 2024), yang menggarisbawahi peran dan tanggung jawab para pihak dalam mengupayakan solusi politik yang realistis dan langgeng berdasarkan kompromi,” demikian ditegaskan.

Dalam dokumen tersebut, kedua menteri juga menyampaikan dukungan terhadap upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB dan misinya untuk memajukan proses politik, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Sikap Makedonia Utara ini memperkuat gelombang dukungan internasional terhadap inisiatif otonomi Maroko atas Sahara Barat, yang menurut dokumen tersebut, didukung oleh upaya diplomasi Raja Mohammed VI. 

Langkah ini menandai perkembangan diplomatik penting yang menunjukkan meningkatnya legitimasi internasional terhadap rencana otonomi Maroko sebagai kerangka penyelesaian konflik yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.