MA Korsel Putuskan Copot Presiden Yoon Suk-Yeol Perkara Darurat Militer

Putusan bulat dari delapan anggota majelis hakim ini menegaskan bahwa Yoon telah secara serius melanggar konstitusi melalui keputusannya memberlakukan darurat militer pada akhir tahun lalu.

Dalam sidang yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, Penjabat Ketua Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae menyatakan bahwa tindakan Yoon telah melampaui batas hukum dan konstitusional. 

“Terdakwa tidak hanya menyatakan darurat militer, tetapi juga melanggar konstitusi dan hukum dengan memobilisasi pasukan militer dan polisi untuk menghalangi pelaksanaan kewenangan legislatif,” tegas Moon," seperti dimuat Reuters.  

“Pada akhirnya, pernyataan darurat militer dalam kasus ini melanggar persyaratan substantif untuk darurat militer," kata dia lagi. 

Moon menambahkan bahwa pencopotan Yoon adalah langkah yang diperlukan demi menegakkan supremasi hukum. 

“Mengingat dampak negatif yang serius pada tatanan konstitusional dan efek berantai yang signifikan dari pelanggaran terdakwa, kami menemukan bahwa manfaat menegakkan konstitusi dengan mencopot terdakwa dari jabatan jauh lebih besar daripada kerugian nasional akibat pencopotan presiden,” ujarnya.

Putusan ini langsung memicu reaksi emosional dari masyarakat Korea Selatan. Di pusat kota Seoul, ribuan demonstran anti-Yoon bersorak gembira dan menari merayakan putusan tersebut.

Seorang pria tua tampak melompat kegirangan, sementara dua wanita berpelukan sambil menangis. Para demonstran bahkan mengenakan kostum beruang biru, simbol protes kelompok oposisi.

Sebaliknya, di luar kediaman resmi Yoon, para pendukungnya menangis dan menjerit kecewa. Mereka mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat sambil meneriakkan slogan-slogan perlawanan. 

“Kami sama sekali tidak akan tergoyahkan! Siapa pun yang menerima putusan ini dan mempersiapkan pemilihan presiden lebih awal adalah musuh kami," seru salah satu pemimpin protes dari atas panggung. 

Perdana Menteri Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai pemimpin sementara, menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nasional. 

“Menghormati keinginan rakyat berdaulat kita, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengelola pemilihan presiden berikutnya sesuai dengan konstitusi dan hukum, memastikan transisi yang lancar ke pemerintahan berikutnya,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

Pemilihan umum akan digelar dalam dua bulan ke depan, tetapi ketegangan politik diperkirakan masih akan berlangsung. Korea Selatan kini menghadapi situasi politik yang terpolarisasi, yang bisa mempersulit hubungan internasional, terutama dengan AS dan Korea Utara.

Pemimpin oposisi liberal, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, menjadi kandidat unggulan dalam survei. Dalam pernyataannya, Lee menyambut baik keputusan Mahkamah. 

“Keberanian rakyat yang menentang senjata, pedang, dan tank, bersama dengan keberanian pasukan yang menolak mematuhi perintah yang tidak adil, telah menghasilkan revolusi cahaya yang hebat ini,” ungkap Lee.

Krisis politik ini bermula dari deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada Desember lalu. Dalam aksi yang hanya berlangsung enam jam, ratusan tentara dikerahkan ke Majelis Nasional, kantor pemilihan, dan lokasi strategis lainnya. 

Beberapa perwira senior bersaksi bahwa mereka diperintahkan untuk mencegah pemungutan suara dan bahkan menahan anggota parlemen.

Yoon dituduh melakukan pemberontakan, tindakan yang dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebagai presiden pertama Korea Selatan yang didakwa saat menjabat, Yoon menghadapi masa depan hukum yang suram.

Seorang mantan jaksa yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2022 itu dikenal dengan gaya kepemimpinan keras dan retorika tajam. Ia sempat menyebut parlemen sebagai “sarang penjahat” dan “kekuatan anti-negara”. 

Beberapa analis menilai, darurat militer yang diberlakukannya merupakan upaya untuk menggagalkan penyelidikan terhadap skandal yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee.