Hongaria Putuskan Cabut dari ICC Jelang Kunjungan Netanyahu

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena ICC telah berubah menjadi pengadilan politik dan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan yang netral.

"Kami tidak ingin menjadi bagian dari lembaga yang telah menjauh dari prinsip hukum dan berubah menjadi alat politik," ujar Orban dalam konferensi pers seperti dimuat AFP pada Jumat, 4 April 2025. 

Keputusan ini datang di tengah sorotan tajam terhadap Netanyahu, yang menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023.

Pada 21 November 2024, ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Galant. 

Keduanya diduga terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil di Gaza.

Presidensi ICC menyampaikan keprihatinan mendalam atas langkah Hongaria. Dalam sebuah surat resmi yang dirilis pada hari Kamis, 3 April 2025 ICC mendesak Budapest untuk tetap memegang komitmennya terhadap Statuta Roma, yang menjadi dasar pendirian pengadilan tersebut.

"Sebagai anggota pendiri ICC, Hongaria memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mendukung keadilan internasional. Kami mendesak pemerintah Hongaria untuk meninjau kembali keputusannya dan mempertahankan prinsip-prinsip Statuta Roma," demikian pernyataan Presidensi ICC.

Dengan keluarnya Hongaria, tekanan terhadap lembaga peradilan internasional tersebut semakin meningkat, di tengah upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional.

Langkah ini juga menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang menilai keputusan Hongaria sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab global dalam menegakkan keadilan.

Kunjungan Netanyahu ke Budapest, yang semula dijadwalkan sebagai agenda diplomatik bilateral, kini menjadi sorotan dunia karena dinilai berkaitan erat dengan manuver politik untuk menghindari konsekuensi hukum internasional.