AS Ultimatum Panama: Hapus Pengaruh Tiongkok atau Terima Risiko

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pesan tegas dari Presiden Donald Trump bahwa keberadaan bisnis Tiongkok di sekitar kanal melanggar perjanjian AS-Panama.  

Pesan itu disampaikan Rubio dalam pertemuan dengan Presiden Panama Jose Raul Mulino di Panama City pada hari Minggu, 2 Februari 2025.

“Menteri Luar Negeri Rubio menegaskan bahwa status quo ini tidak dapat diterima dan bahwa jika tidak ada perubahan segera, Amerika Serikat harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian,” kata Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce, seperti dimuat Reuters.

Rubio memperingatkan Presiden Panama Jose Raul Mulino bahwa Washington akan mengambil tindakan yang diperlukan jika Panama tidak segera mengurangi pengaruh Tiongkok. 

Meski demikian, Rubio tidak menjelaskan secara spesifik langkah-langkah yang diharapkan dari Panama atau kemungkinan sanksi yang akan diberlakukan AS jika tuntutannya tidak dipenuhi.  

Presiden Mulino merespons dengan menegaskan kedaulatan Panama atas jalur air vital itu. Ia menyatakan kesediaannya untuk meninjau perjanjian yang melibatkan perusahaan Tiongkok, termasuk konsesi utama selama 25 tahun kepada CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong.

Namun, Mulino juga menegaskan bahwa kedaulatan Panama atas Terusan Panama tidak bisa diganggu gugat.

Ancaman AS terhadap keterlibatan Tiongkok di Terusan Panama semakin meningkat sejak Trump kembali menjabat. 

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump menyatakan bahwa Panama telah melanggar perjanjian dengan AS dan mengindikasikan bahwa Washington dapat mengambil alih kembali kanal tersebut.  

“Tiongkok mengelola Terusan Panama. Itu tidak diberikan kepada China, itu diberikan kepada Panama?"bodohnya?"tetapi mereka melanggar perjanjian, dan kami akan mengambilnya kembali, atau sesuatu yang sangat kuat akan terjadi,” kata Trump.  

Meski demikian, Trump mengisyaratkan bahwa intervensi militer mungkin tidak diperlukan, meskipun ia tidak menutup kemungkinan itu sebelumnya.  

“Saya tidak berpikir pasukan akan diperlukan di Panama,” tambahnya.  

Tiongkok, yang menjadi sorotan dalam ketegangan ini, menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam operasi di terusan tersebut.  

“Tiongkok tidak pernah ikut campur,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning bulan lalu, seraya menegaskan bahwa mereka menghormati kedaulatan Panama dan melihat kanal tersebut sebagai jalur perairan internasional yang netral secara permanen.