Panel khusus untuk menginvestigasi penyimpangan keuangan dalam pembangunan Bandara Internasional Regional Pokhara (PRIA) dan Bandara Internasional Gautam Buddha (GBIA) dibentuk DPR Nepal tanggal 28 Juni lalu.
Salah seorang anggota panel tersebut, Amresh Kumar Singh, pekan lalu mengungkap bahwa pembangunan GBIA memiliki persoalan substansial pada pembelian tanah, studi kelayakan yang kurang, dan sebagainya. Dia mengancam akan menyampaikan laporan sepihak kepada publik bila panel investigasi tidak juga mengumumkan laporan resmi.
Anggota panel lainnya, Lekh Nath Dahal, juga menemukan persoalan yang hampir sama dalam pembangunan PRIA.
Bulan Maret 2016, pemerintah Nepal menandatangani perjanjian pinjaman lunak senilai 215,96 juta dolar AS dengan Bank Ekspor-Impor Tiongkok untuk membiayai PRIA. CAMC Engineering Co. Ltd Tiongkok telah membangun PRIA yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2023.
Namun, bandara tersebut gagal menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan diri dan membayar pinjaman karena tidak beroperasinya penerbangan internasional reguler.
Sejak selesai dibangun, PRIA dan GBIA telah terperosok dalam kontroversi. Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang (CIAA) Nepal telah meminta Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Penerbangan Sipil untuk menyediakan dokumen yang relevan antara Otoritas Penerbangan Sipil Nepal (CAAN) dan kontraktor China CAMC Engineering (CCE) untuk pembangunan PRIA.
Tiongkok juga telah menyampaikan kekhawatiran kepada Nepal tentang investigasi dugaan penyimpangan keuangan dalam pembangunan PRIA oleh CIAA dan kemungkinan CAAN tidak menyelesaikan proses pengambilalihan karena investigasi CIAA yang sedang berlangsung.
Lebih lanjut, pada 25 Agustus lalu CAAN mengumumkanpenjadwalan ulang penerbangan internasional musim dingin dari Bandara Internasional Tribhuvan (TIA) mulai 8 November hingga 29 Maret 2025. Jadwal ini disesuaikan dengan PRIA dan GBIA untuk mengurangi lalu lintas udara dari TIA.
Pembangunan dua bandara diduga sarat korupsi dan kini tengah diperiksa oleh panel khusus yang dibentuk DPR. Namun, panel khusus itu belum juga menyampaikan laporan hasil investigasi mereka. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: