Kendati demikian tindakan itu justru dikecam keras oleh Presiden Siprus Utara Ersin Tatar. Menurutnya, tindakan Inggris untuk mengirim 700 tentara tambahan mampu memperumit situasi dan bisa memicu perang di kawasan Timur Tengah.
"Penilaian utama saya adalah bahwa peningkatan jumlah pasukan Inggris di pangkalan militernya di Siprus adalah tindakan yang diambil untuk menyebarkan perang yang diperkirakan terjadi di wilayah tersebut," ungkap Tatar, seperti dikutip dari
Middle East Monitor pada Jumat (27/9).
Dia kemudian mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang pernah menyebut Siprus Yunani kini telah menjadi pangkalan yang digunakan oleh negara-negara tertentu, terutama dalam operasi melawan Gaza.
Tindakan itu tentu bertentangan dengan perjanjian internasional dan tidak dapat diterima. Tatar menilai kehadiran tentara asing di Siprus juga menggangu stabilitas nasional di negara tersebut.
"Kita dapat melihat bahwa mereka merasa tidak nyaman dari reaksi masyarakat dan pemberitaan media. Ini adalah gerakan-gerakan yang perlu diawasi secara ketat, dan kami mengikuti perkembangannya bersama dengan Turki," tegasnya.
Tatar menggarisbawahi bahwa kepemimpinan Siprus Yunani harus bertindak lebih pragmatis dalam masalah ini, karena dengan mengubah Siprus menjadi pangkalan militer yang digunakan oleh banyak negara, Yunani telah menyebabkan ketidakstabilan di Mediterania Timur dan menjadikan pulau itu sebagai sasaran banyak kelompok yang berbasis di Timur Tengah.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan Kementerian Pertahanan akan mengirim 700 tentara ke pangkalan kedaulatannya di Siprus untuk kemungkinan evakuasi.
Kementerian Luar Negeri Inggris kemudian mengonfirmasi bahwa 700 tentara dikerahkan ke pulau itu untuk mendukung kemungkinan evakuasi warga Inggris dari wilayah terdekat Lebanon.
Inggris memiliki dua pangkalan di pulau Siprus, Akrotiri dan Dhekelia, keduanya merupakan pangkalan kedaulatan.
BERITA TERKAIT: