Kantor itu disegel dan baru dibuka kembali setelah jatuhnya pemerintahan Liga Awami yang dipimpin oleh mantan PM Sheikh Hasina.
Pejabat Tiongkok itu bertemu dengan Ketua Jamaah Islamiah Dr. Shafiqur Rahman selama kunjungannya ke kantor Dhaka.
Setelah bertemu dengan Amir Jamaah Islamiah, duta besar Tiongkok memuji Bangladesh sebagai negara yang indah dan menggambarkan Jamaah Islamiah sebagai negara yang terorganisasi dengan baik, demikian dilaporkan
Dhaka Tribune.
Ia menyatakan bahwa Tiongkok menginginkan hubungan yang bersahabat dengan rakyat Bangladesh dan akan terus berupaya untuk pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran Bangladesh.
Pemerintah sementara Bangladesh baru-baru ini mencabut larangan terhadap partai Islam Jamaah Islamiah.
Mantan rezim Sheikh Hasina telah melarang organisasi politik tersebut dengan menyebutnya sebagai organisasi "militan dan teroris",
"Tiongkok berkomitmen untuk memperdalam pertukaran dan kerja sama dengan Pemerintah Sementara, semua partai politik, dan semua lapisan masyarakat di Bangladesh untuk mengkonsolidasikan persahabatan tradisional antara kedua negara dan mempromosikan pengembangan berkelanjutan kemitraan kerja sama strategis komprehensif Tiongkok-Bangladesh, untuk membawa lebih banyak manfaat bagi kedua negara dan kedua bangsa," ujar Dubes Tiongkok.
Bangladesh menyaksikan kekacauan politik besar-besaran baru-baru ini setelah Sheikh Hasina dipaksa melarikan diri ke India, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya yang berkuasa untuk masa jabatan berikutnya setelah memenangkan kemenangan telak dalam pemilihan umum awal tahun ini.
Bangladesh menyaksikan protes keras atas masalah kuota pekerjaan dan kemudian berubah menjadi gerakan melawan pemerintahan yang dipimpin Sheikh Hasina sebelumnya. Saat ini Bangladesh dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus sebagai presiden sementara.
Duta Besar Tiongkok untuk Bangladesh Yao Wen mengunjungi kantor Jamaah Islamiah di Dhaka dan menggambarkan organisasi itu sebagai partai politik yang terorganisasi dengan baik. Ini adalah kali pertama diplomat asing mengunjungi kantor partai politik itu sertelah pengadilan kejahatan perang pada tahun 2010. 
BERITA TERKAIT: