Laporan tersebut dikeluarkan
The Washington Post yang telah mewawancarai 25 kelompok bantuan, termasuk badan PBB, hingga negara-negara donor.
Meskipun bantuan berupa makanan, air, dan selimut dapat masuk tanpa persetujuan khusus, namun lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin untuk barang-barang lain yang mereka anggap penting, seperti peralatan komunikasi, barang-barang sanitasi, dan perlengkapan tempat berlindung.
Mengutip Anadolu Agency, Sabtu (13/4) sejumlah barang yang telah diblokir Israel yaitu obat bius, croissant coklat, panel surya, kruk, generator untuk rumah sakit, hingga peralatan bersalin.
Juru Bicara Dewan Pengungsi Norwegia di wilayah Palestina, Shaina Low, menyatakan bahwa situasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal penghalangan bantuan.
Koordinator kemanusiaan PBB, Jamie McGoldrick, juga menyatakan bahwa terbatasnya mesin pemindai dan adanya jam operasional di lokasi pemeriksaan perbatasan telah memperlambat pengiriman bantuan mereka.
“Anda mungkin berpikir setelah lima setengah bulan krisis seperti ini, sistem yang ada akan lebih baik dan dapat diselesaikan. Faktanya, sebenarnya tidak. Dan itulah mengapa kami kesulitan,” kata McGoldrick.
Menanggapi tuduhan ini, COGAT, badan militer Israel yang bertanggung jawab mengkoordinasikan bantuan di Gaza membantah bahwa mereka membatasi bantuan, dan menyatakan bahwa sebagian besar pasokan kemanusiaan diizinkan masuk tergantung pada pemeriksaan keamanan.
Namun, PBB dan lembaga bantuan lainnya menyatakan bahwa Israel telah mengendalikan jadwal masuk barang bantuan, dengan rute yang harus disetujui lebih dulu oleh Tel Aviv untuk dapat diambil oleh truk bantuan di wilayah tersebut.
Situasi ini telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza yang sudah menderita akibat blokade yang telah lama dilakukan oleh Israel, yang menyebabkan penduduk Gaza berada di ambang kelaparan.
BERITA TERKAIT: