Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa resolusi itu diusulkan oleh negaranya dan mendapat dukungan dari China dan lebih dari 120 negara lainnya.
“Hari ini, seluruh 193 anggota Majelis Umum PBB telah berbicara dengan satu suara, dan bersama-sama, memilih untuk mengatur kecerdasan buatan daripada membiarkannya mengatur kita,” ujarnya, seperti dimuat
US News pada Jumat (22/3).
Resolusi itu dibuat di tengah kekhawatiran bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya lapangan kerja secara drastis, dan dampak buruk lainnya.
November lalu, AS, Inggris dan lebih dari belasan negara lainnya meluncurkan perjanjian internasional pertama yang terperinci tentang cara menjaga keamanan AI dari pelaku jahat, mendorong perusahaan untuk menciptakan sistem AI yang aman.
Bulan ini Uni Eropa mengadopsi perjanjian sementara untuk mengawasi teknologi tersebut.
Pemerintahan Biden telah mendesak anggota parlemen untuk menerapkan peraturan AI, namun Kongres AS yang terpolarisasi hanya menghasilkan sedikit kemajuan.
Sementara itu, Gedung Putih berupaya mengurangi risiko AI terhadap konsumen, pekerja, dan kelompok minoritas sambil memperkuat keamanan nasional melalui perintah eksekutif baru pada bulan Oktober.
BERITA TERKAIT: