Pengumuman itu datang dari utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, yang menyambut baik langkah-langkah yang diambil pihak-pihak yang bertikai.
“Saya menyambut baik komitmen partai-partai terhadap serangkaian tindakan untuk gencatan senjata secara nasional dan terlibat dalam persiapan dimulainya kembali proses politik inklusif,” kata Grundberg, seperti dikutip Malay Mail, Minggu (24/12).
Dengan kesepakatan itu, utusan PBB akan bekerjasama dengan semua pihak, merumuskan peta jalan yang detail di bawah supervisi PBB, mencakup komitmen-komitmen dan mendukung implementasinya.
Kesepakatan itu terjalin, menyusul pertemuan yang dilakukan Grundberg di Arab Saudi dan Oman dengan Kepala Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Saudi, Rashad Al-Alimi, dan kepala perunding pemberontak Houthi yang didukung Iran, Mohammed Abdul Salam.
Sejak 2014 lalu, Yaman dilanda konflik berkepanjangan, menewaskan ratusan ribu orang dan memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Konflik bermula saat pemberontak Houthi, yang didukung oleh Iran, merebut kendali atas ibu kota Sanaa. Intervensi militer kemudian dipimpin Arab Saudi untuk mendukung pemerintah yang terkepung.
Gencatan senjata pada April 2022 dan berakhir Oktober tahun lalu, meninggalkan sejumlah tantangan dalam perjalanan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Perjanjian saat ini juga terjadi, seiring serangkaian aksi yang dilakukan pemberontak Houthi di jalur pelayaran utama di Laut Merah, sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Serangan-serangan itu mencakup lebih dari 100 drone dan rudal, hingga menimbulkan kekhawatiran terhadap rute transit perdagangan global, sehingga mendorong Amerika Serikat membentuk satuan tugas angkatan laut multinasional untuk melindungi pelayaran di Laut Merah.
Mengakhiri konflik sembilan tahun di Yaman, pihak-pihak yang terlibat pertikaian menyatakan komitmen menjalankan gencatan senjata baru dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian yang dipandu PBB. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: