Jelang Pemungutan Suara RUU Kontroversial, Puluhan Ribu Warga Israel Banjiri Yerusalem

Pada Sabtu (22/7), mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan di jalan raya sembari membawa bendera Israel di bawah terik matahari yang panas. Sorakan anti-pemerintah dan tabuhan genderang terdengar.

Bahkan sejumlah demonstran berkemah semalaman di tengah gelombang panas untuk menuntut pemerintah membatalkan RUU yang dapat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung.

Dimuat Reuters, para demonstran berencana menggelar aksi di luar gedung parlemen sebelum sesi debat pada Minggu (23/7) dan pemungutan suara berikutnya terkait RUU tersebut.

Langkah Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di Israel telah memicu krisis politik hebat, dengan aksi protes besar-besaran yang menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Barat.

RUU kontroversial tersebut dapat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah atau menteri yang dianggap tidak masuk akal.

Koalisi agama-nasionalis Netanyahu mengatakan RUU itu diperlukan untuk menyeimbangkan cabang-cabang kekuasaan karena pengadilan menjadi terlalu intervensionis.

Kritikus mengatakan amandemen tersebut akan membuka pintu bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Jajak pendapat menunjukkan keraguan yang meluas di antara orang Israel. Amerika Sserikat (AS) telah mendesak Netanyahu untuk mencari konsensus tentang setiap perubahan peradilan, yang menurutnya harus menjaga independensi peradilan Israel.

Lusinan mantan pejabat keamanan, termasuk kepala militer, polisi dan Mossad, beberapa di antaranya bertugas di bawah Netanyahu, menerbitkan surat terbuka kepada perdana menteri pada Sabtu yang mendesaknya untuk membatalkan pemungutan suara dan sebagai gantinya merundingkan reformasi yang disepakati secara luas.

“UU itu menghancurkan hal-hal yang dibagikan oleh masyarakat Israel, mencabik-cabik orang, menghancurkan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan menimbulkan pukulan fatal pada keamanan Israel,” kata surat itu.

Netanyahu mengatakan dia telah berjuang untuk kesepakatan yang luas dan telah menempatkan tanggung jawab pada partai oposisi untuk membuat kompromi.